Lintaskaltim.com, BERAU – Ancaman abrasi yang kian meluas di wilayah Pulau Derawan kembali memantik perhatian serius dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Berau, Saga, mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menangani pengikisan pantai yang kondisinya dilaporkan semakin mengkhawatirkan.
Menurut Saga, dampak abrasi kini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan pesisir, tetapi juga sudah mulai bersentuhan langsung dengan keselamatan masyarakat yang bermukim di kawasan pantai.
Sejumlah titik di Pulau Derawan menunjukkan adanya penyempitan garis pantai yang signifikan akibat hantaman gelombang kuat dan perubahan arus laut yang dinamis.
“Ini bukan persoalan baru, Pulau Derawan menjadi bukti. Jika tidak ditangani secara serius, abrasi bisa menggerus permukiman warga dan fasilitas umum,” terangnya, Minggu (1/3/2026).
Saga menilai, penanganan abrasi tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi.
Ia mengusulkan kombinasi solusi fisik dan alami, mulai dari pembangunan pemecah gelombang (breakwater), penguatan tanggul pantai, hingga rehabilitasi ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove secara masif.
Ia juga menekankan pentingnya kajian teknis yang komprehensif agar solusi yang diambil tidak bersifat sementara atau justru memindahkan masalah ke titik lain.
Mengingat status Pulau Derawan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dan wajah Kabupaten Berau di mata dunia, Saga menegaskan, kawasan ini memerlukan perlindungan ekstra dari pemerintah.
Selain sebagai kawasan hunian, Derawan merupakan tumpuan sektor pariwisata yang menjadi napas ekonomi bagi masyarakat lokal.
Saga mengingatkan, rusaknya estetika pantai akibat abrasi akan berdampak domino pada menurunnya kunjungan wisatawan dan kesejahteraan warga.
“Abrasi ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sektor wisata dan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk lebih proaktif melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat.
Langkah ini dinilai penting guna menjemput dukungan anggaran serta program strategis penanggulangan bencana pesisir yang lebih besar.
“Harapannya, ada langkah pencegahan segera direalisasikan, sebelum dampaknya semakin meluas dan merugikan masyarakat,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
