Lintaskaltim.com, BERAU — Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, memberikan catatan kritis terhadap kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau.
Fokus utamanya tertuju pada ketimpangan distribusi tenaga kesehatan yang dinilai belum menyentuh seluruh wilayah secara adil.
Subroto menegaskan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh dikesampingkan oleh pemerintah daerah.
Secara kuantitas, ia menilai jumlah tenaga kesehatan (nakes) di Berau sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan daerah.
Namun, efektivitas layanan terhambat oleh pola penempatan yang tidak proporsional di berbagai fasilitas kesehatan.
Akibatnya, terjadi penumpukan petugas di satu titik sementara daerah lain justru mengalami kekurangan tenaga medis.
“Kalau dilihat dari hitungan, sebenarnya tenaga kesehatan kita sudah cukup. Tapi dalam penempatannya belum tepat,” ujar Subroto.
Penumpukan tenaga medis di pusat kota berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan pedalaman.
Ketimpangan ini memaksa warga pelosok menghadapi keterbatasan layanan yang semestinya mereka dapatkan secara setara dan adil.
Subroto mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh serta pemetaan ulang kebutuhan nakes di setiap puskesmas.
Penataan ulang dianggap sangat krusial agar tidak ada lagi jarak kualitas antara fasilitas kota dan pelosok kampung.
Langkah ini penting agar standar pelayanan kesehatan dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Batiwakkal.
“Di mana yang berlebih dan di mana yang kekurangan. Ini penting agar pelayanan bisa berjalan merata,” tegasnya.
Selain masalah distribusi, Subroto mengungkap fakta memprihatinkan mengenai kesejahteraan para pejuang kesehatan di lapangan.
Ia menerima laporan terkait adanya keterlambatan pembayaran hak-hak nakes selama beberapa bulan terakhir.
Kondisi finansial ini dikhawatirkan akan merusak motivasi serta semangat kerja para nakes dalam melayani warga.
“Ada laporan tenaga kesehatan yang sudah dua sampai tiga bulan belum menerima gaji,” ungkap Subroto.
Ia memperingatkan, persoalan kesejahteraan yang dibiarkan berlarut akan membuat kualitas pelayanan kesehatan merosot tajam.
Dampak jangka panjangnya, masyarakat mungkin akan kehilangan kepercayaan pada fasilitas kesehatan lokal yang ada saat ini.
Subroto mengingatkan, sektor kesehatan adalah bagian dari hajat hidup orang banyak yang wajib dipenuhi oleh negara.
Pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan yang cepat, terukur, dan berkelanjutan demi menjamin hak kesehatan warga.
Kesejahteraan nakes dan pemerataan layanan harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah tahun ini.
“Pemerintah harus hadir memastikan semua masyarakat, di kota maupun di kampung, mendapatkan pelayanan yang sama,” tutupnya. (ADV/DPRD BERAU)
