Lintaskaltim.com, BERAU – Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Berau kini tengah menjadi sorotan tajam dari jajaran legislatif.
DPRD Berau menilai, langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah selama ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
Sehingga, diperlukan strategi baru yang lebih adaptif, inovatif, dan berbasis pada kondisi riil masyarakat di lapangan.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Sri Yulianawati Ningsih, menegaskan, penanganan stunting tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan yang bersifat umum dan seragam di semua wilayah.
Menurutnya, setiap kecamatan atau kampung di Berau memiliki karakteristik masalah yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan intervensi spesifik yang didukung oleh keakuratan data.
“Stunting bukan sekadar persoalan gizi. Ini juga berkaitan dengan pola asuh, sanitasi lingkungan, hingga edukasi keluarga tentang pentingnya gizi seimbang sejak dini,” ujar Sri Yulianawati, Minggu (1/3/2026).
Selama ini, program penanganan dianggap masih perlu diperkuat melalui inovasi nyata dan kolaborasi lintas sektor yang lebih solid.
Intervensi medis atau pemberian tambahan nutrisi saja dinilai tidak akan cukup efektif jika tidak dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat secara fundamental.
Ia menyebut tantangan terbesar justru terletak pada upaya mengubah pola pikir keluarga dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak sehari-hari.
“Karena itu, pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif untuk mempercepat penanganan,” paparnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan program edukasi gizi keluarga dengan merangkul tokoh masyarakat, kader posyandu, hingga perangkat kampung.
Dengan melibatkan figur-figur lokal, pesan pencegahan stunting diyakini akan lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh para orang tua.
Selain itu, ia mengusulkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau tumbuh kembang anak secara lebih terukur.
“Bisa juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau tumbuh kembang anak secara lebih terukur dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sistem pemantauan yang akurat ini diharapkan mampu mendeteksi anak-anak yang berisiko stunting lebih dini, sehingga intervensi bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dari sisi kebijakan anggaran, Sri Yulianawati meminta penguatan dukungan bagi para kader posyandu, tenaga penyuluh kesehatan, serta program pemberdayaan keluarga.
Baginya, mereka adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kami tidak ingin penanganan stunting hanya bersifat seremonial. Harus ada evaluasi menyeluruh dan inovasi konkret, karena ini menyangkut masa depan generasi Berau,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
