Lintaskaltim.com, BERAU – Tren peningkatan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Berau kini tengah menjadi sorotan tajam dari jajaran legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur guna menekan persoalan tersebut sebelum berdampak lebih jauh pada stabilitas sosial.
Sutami menilai, lonjakan pengangguran bukan sekadar masalah angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi kesejahteraan masyarakat jika tidak segera dicarikan jalan keluarnya.
Ia menekankan, solusi yang diambil harus menyentuh akar permasalahan, yakni kesiapan mental dan keterampilan para pencari kerja di Bumi Batiwakkal.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Tidak cukup hanya melihat dari sisi ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kesiapan tenaga kerja lokal,” tegas Sutami, Senin (2/3/2026).
Menurut pengamatannya, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia industri dengan kompetensi yang dimiliki tenaga kerja lokal.
Di tengah persaingan global yang semakin ketat, banyak perusahaan besar di Berau membutuhkan tenaga terampil dengan spesifikasi dan standar keahlian khusus yang sering kali sulit ditemukan pada pelamar lokal.
“Banyak perusahaan membutuhkan tenaga terampil dengan standar tertentu. Sementara tenaga kerja kita belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan itu,” ujarnya.
Guna mengatasi persoalan ini, Sutami mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Langkah yang diusulkan meliputi pelatihan berbasis kebutuhan industri, pemberian sertifikasi kompetensi, hingga membangun kolaborasi aktif dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau.
“Ini penting agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing dan tidak tersisih oleh pekerja dari luar daerah,” paparnya.
Selain masalah pengangguran, Sutami juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan selama ini.
Ia memperingatkan, tanpa pengawasan dan indikator keberhasilan yang jelas, program bantuan sosial berpotensi tidak efektif dan salah sasaran.
“Program penanggulangan kemiskinan harus dievaluasi secara berkala. Harapannya, dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan bisa ditekan secara signifikan,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
