Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan mulai diarahkan sejak usia dini. DPRD Kota Balikpapan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mendorong agar materi pencegahan dan bahaya narkoba diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal, mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Dasar (SD).
Ketua Bapemperda DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, mengatakan usulan tersebut disampaikan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Balikpapan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapemperda dan instansi terkait di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, seluruh anggota Bapemperda memberikan dukungan terhadap langkah tersebut sebagai bentuk penguatan pencegahan narkoba melalui dunia pendidikan.
“Ada usulan baru dari BNNK Balikpapan terkait integrasi kurikulum muatan lokal dalam kegiatan pendidikan mulai dari PAUD sampai SD. Kebijakan ini selaras dengan kerja sama antara BNN dengan Kementerian Pendidikan Dasar yang baru disepakati sekitar dua bulan lalu,” ujar Andi.
Politikus yang akrab disapa A3 itu menilai integrasi materi antinarkoba ke dalam kurikulum merupakan langkah progresif. Sebab, upaya pencegahan tidak lagi hanya dilakukan melalui sosialisasi, tetapi diberikan secara terstruktur kepada peserta didik sejak usia dini.
“Ini bukan lagi sekadar sosialisasi formalitas, tetapi sudah masuk ke ranah edukasi terstruktur yang wajib dipahami anak didik sejak usia dini,” katanya.
Andi menilai langkah tersebut juga berpotensi menjadi model yang dapat dikembangkan pada jenjang pendidikan menengah di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Langkah ini juga pasti dilirik Pemerintah Provinsi Kaltim untuk tingkat pendidikan menengah ke atas,” ujarnya.
Namun, penerapan kebijakan tersebut masih membutuhkan pembahasan teknis. BNNK Balikpapan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan dinilai perlu merumuskan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik.
Andi mengatakan materi bahaya narkoba tidak harus dibuat sebagai mata pelajaran baru. Materi tersebut dapat disisipkan ke dalam mata pelajaran yang sudah tersedia di sekolah.
“Misalkan di sekolah sudah ada mata pelajaran Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup (PKLH), materi bahaya narkoba bisa disisipkan. Panduan dasar dari BNNK sebenarnya sudah ada, tinggal formulasinya,” jelasnya.
Untuk mematangkan konsep tersebut, Bapemperda memutuskan menunda sementara pembahasan RDP dan menjadwalkan kembali pertemuan dengan melibatkan lebih banyak instansi terkait.
“Kami harus mengundang Disdikbud Balikpapan untuk mendengar teknis dalam menguraikan dan menerjemahkan mata pelajaran berbasis muatan lokal ini,” tambahnya.
Selain menyasar lingkungan pendidikan, Raperda tersebut juga dirancang memperluas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ke lingkungan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. (ADV/DPRD Balikpapan)
