Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mengusulkan agar seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sebelumnya melayani BBM jenis Pertalite kembali dibuka untuk penyaluran BBM bersubsidi tersebut. Langkah ini dinilai dapat membantu mengurai antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, mengatakan pembatasan jam pengisian Pertalite yang saat ini diterapkan masih memiliki sejumlah kendala. Salah satunya adalah antrean kendaraan yang masih terjadi karena penyaluran Pertalite hanya tersedia di beberapa SPBU.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pola distribusi Pertalite agar masyarakat tidak terkonsentrasi pada SPBU tertentu.
“Saya berharap perlu ada evaluasi. Kalau semua SPBU yang mengisi Pertalite diberikan kuota, saya rasa antrean bisa berkurang. Setiap kendaraan yang ingin mengisi Pertalite bisa tersebar ke seluruh SPBU,” kata Hamid kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Ia menilai, pembukaan kembali seluruh SPBU harus dibarengi dengan pemberian kuota Pertalite yang memadai. Dengan begitu, penyaluran BBM bersubsidi tidak hanya terpusat pada sejumlah SPBU yang saat ini masih melayani masyarakat.
Hamid menyebut antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah lokasi, salah satunya SPBU di kawasan depan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan pembatasan jam pengisian Pertalite masih perlu dievaluasi.
“Antrean ini terjadi karena hanya beberapa SPBU yang dibuka. Kalau semua SPBU dibuka dan diberikan kuota Pertalite, otomatis antrean bisa terbagi dan tidak menumpuk di satu tempat,” ujarnya.
Selain persoalan antrean, Hamid juga menyoroti dampak pembatasan jam pengisian terhadap masyarakat, khususnya sopir angkutan umum dan pekerja yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Ia menilai pembatasan pengisian pada malam hari dapat membuat sebagian masyarakat harus menyesuaikan waktu kerja untuk mendapatkan Pertalite.
“Siang mereka harus mencari setoran, kemudian malam harus bekerja lagi untuk mencari BBM. Ini tentu menambah waktu kerja dan membuat mereka harus begadang,” pungkasnya.
Karena itu, Hamid meminta Pemerintah Kota Balikpapan bersama pihak terkait mengevaluasi kembali kebijakan pembatasan jam penyaluran Pertalite dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Menurutnya, pemerataan SPBU penyalur dan dukungan kuota yang cukup menjadi salah satu solusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa menimbulkan antrean panjang. (ADV/DPRD Balikpapan)
