Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Sepinggan belum menjadi akhir dari penataan kawasan perdagangan di Kota Balikpapan. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyiapkan langkah lanjutan berupa renovasi dan revitalisasi pasar untuk menghadirkan fasilitas perdagangan yang lebih modern dan nyaman.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, TPS yang baru diresmikan pada Senin (9/11/2026) merupakan solusi sementara agar pedagang terdampak kebakaran dapat kembali menjalankan aktivitas usahanya.
Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk pembangunan fasilitas tersebut. Dari total 250 petak yang terdampak kebakaran, sebanyak 97 pedagang dinyatakan memenuhi kriteria untuk menempati TPS berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi.
Rahmad menyebut, setelah penyediaan tempat penampungan sementara, pemerintah akan berupaya melanjutkan penataan Pasar Sepinggan melalui program revitalisasi. Namun, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, pembenahan pasar menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas fasilitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat yang berbelanja.
“Mudah-mudahan sebelum masa jabatan saya berakhir, revitalisasi pasar bisa diwujudkan. Bukan hanya Sepinggan, tetapi juga beberapa pasar lainnya, termasuk Kampung Baru. Kita ingin menghadirkan pasar yang lebih modern supaya masyarakat merasa nyaman,” tutur Rahmad.
Selain Pasar Sepinggan, Pasar Kampung Baru juga masuk dalam rencana revitalisasi. Sementara itu, penataan Pasar Klandasan telah dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan kawasan perdagangan di Balikpapan.
Rahmad berharap, rencana revitalisasi tersebut dapat direalisasikan secara bertahap sehingga pasar tradisional mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Di sisi lain, keberadaan TPS Pasar Sepinggan diharapkan menjadi jembatan pemulihan aktivitas perdagangan pascakebakaran. Pemerintah juga memberikan relaksasi retribusi sebesar Rp180 ribu per bulan, dengan pembayaran baru diberlakukan pada 2028.
Dengan demikian, pedagang memiliki kesempatan untuk kembali membangun usahanya sembari menunggu realisasi penataan pasar secara permanen. (*)
