Lintaskaltim.com, SAMARINDA – Ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah daerah terpencil di Benua Etam dinilai masih menghadapi keterbatasan fasilitas sekolah hingga minimnya tenaga pendidik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras. Ia menilai pemenuhan kebutuhan pendidikan di sejumlah wilayah, khususnya daerah pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau, belum berjalan merata.
Menurutnya, persoalan tersebut terutama dirasakan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, perlengkapan pembelajaran, hingga tenaga pengajar masih membutuhkan perhatian serius.
“Kalau dikatakan terpenuhi, sampai pada saat ini secara keseluruhan memang belum terpenuhi,” jelas Agus Aras, Senin (16/11/2026).
Ia mengungkapkan, ketimpangan pendidikan yang ditemukan di lapangan setidaknya mencakup dua persoalan mendasar, yakni keterbatasan infrastruktur sekolah dan belum meratanya ketersediaan tenaga pendidik.
Sejumlah wilayah pedalaman dan pesisir di Kabupaten Kutai Timur menjadi contoh kondisi tersebut. Di antaranya Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, hingga Kecamatan Busang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Wilayah-wilayah tersebut dinilai masih membutuhkan peningkatan fasilitas belajar serta dukungan tenaga pengajar agar proses pendidikan dapat berlangsung lebih optimal.
“Baik infrastrukturnya, maupun tenaga pengajarnya, masih perlu peningkatan. Karena masih banyak wilayah di Dapil VI yang jauh dari ibu kota,” beber legislator Partai Demokrat tersebut.
Melihat kondisi itu, Agus Aras meminta Pemprov Kaltim memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan layanan pendidikan. Menurutnya, kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil harus menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan program pembangunan pendidikan.
Ia juga memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan, program, hingga alokasi anggaran agar kebutuhan pendidikan di wilayah pelosok mendapat perhatian.
Pengawasan tersebut terutama menyasar jenjang pendidikan menengah, yakni SMA dan SMK, serta Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Kami di Komisi IV memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Khususnya terhadap sektor pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Baik itu SMA, SMK, maupun SLB,” tegas Agus Aras, legislator dari Dapil VI tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)






