Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengapresiasi keberadaan kios penyeimbang sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi.
Untuk mengakselerasi program Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memfasilitasi beroperasinya kios penyeimbang di dua pasar strategis. Antara lain, Pasar Pandansari, Kecamatan Balikpapan Barat dan Pasar Klandasan di Balikpapan Kota.
Dewan berharap peluncuran kios ini sesuai tujuannya untuk membuka akses bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Anggota DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo, menilai keberadaan kios penyeimbang sebagai langkah inovatif pemerintah daerah dalam menghadapi situasi ekonomi yang dinamis.
“Kios penyeimbang ini upaya kreatif di tengah tantangan ekonomi. Kami bersyukur karena dapat menstabilkan harga bahan pokok,” ujar Nelly, Jumat (25/10/2024).
Monitoring dan pengendalian suplai bahan pokok, menurut Nelly, menjadi langkah penting dalam pengendalian inflasi. Inisiatif peluncuran kios penyeimbang efektif sebagai tindak lanjut dari upaya ini, sehingga dapat meminimalisir lonjakan harga yang memicu inflasi.
Ia berharap kios penyeimbang mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok serta memberi manfaat bagi masyarakat. Selain juga menjaga daya beli masyarakat agar perputaran ekonomi tetap berjalan stabil.
Nelly tak luput menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas kios penyeimbang.
“Pemantauan harga dan kualitas bahan pokok di kios ini perlu secara rutin agar tujuannya tercapai,” sambungnya.
Di lain sisi, masyarakat juga perlu berpartisipasi aktif memberikan masukan dan saran mengenai program ini. Menurut dia, keterlibatan masyarakat akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program kios penyeimbang.
“Dengan langkah konkret dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Balikpapan akan menjadi lebih berdaya saing,” imbuhnya.
Keberadaan kios penyeimbang membawa harapan baru bagi masyarakat sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi potensi inflasi. (yor/ADV/DPRD Balikpapan)
