Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Jafar Sidik, mengkhawatirkan kondisi ketergantungan Balikpapan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa solusi, maka akan menjadi masalah di masa mendatang.
Untuk meningkatkan produksi pangan, menurutnya, pemerintah daerah harus menggali potensi pertanian lokal. Selain juga mulai menjajaki peluang kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, baik itu dari perangkat daerah dan sektor swasta.
“Sebetulnya bagaimana pemerintah daerah ini bisa mengoptimalkan potensi daerah kita agar produksi-produksi pertaniannya meningkat. Ini tentunya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak,” jelas Jafar, Jumat (8/11/2024).
Ia melanjutkan, keberadaan IKN di Kaltim akan mendorong laju pertambahan penduduk Balikpapan sebagai kota penyangga. Dari situ, kebutuhan akan bahan pangan akan turut bertambah.
Lonjakan harga kebutuhan pokok tentunya akan menjadi dampak turunan. Sehingga pemerintah daerah patut mengantisipasi kemungkinan ini.
Sebagai kota jasa, Balikpapan memang kurang memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara mandiri. Namun ada potensi yang perlu digali, terutama terkait dengan sektor pertanian.
Jafar mencontohkan, wilayah Balikpapan Timur dan Utara. Dua kecamatan ini nilainya masih memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian.
Tantangannya kemudian adalah bagaimana memilih komoditas pertanian yang tepat dengan kondisi tanah di wilayah tersebut.
“Kalau untuk pertanian memang kita harus lihat kontur tanah. Kalimantan dan Jawa sangat berbeda. Kesuburan tanah itu di Jawa lebih baik, Sulawesi juga. Tetapi mungkin ada bagian-bagian pertanian yang bisa berkontribusi. Walaupun tidak seluruhnya,” urainya.
Komisi II yang membidangi sektor perdagangan dan pertanian di DPRD, katanya, akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk merumuskan solusi. Melalui kesempatan itu, pihaknya juga akan mendorong adanya peningkatan kapasitas petani lokal dengan pelatihan, penyuluhan, dan bantuan fasilitas yang memadai.
“Pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan apa yang bisa men-support petani kita di Balikpapan,” pintanya. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
