Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Penanganan banjir di Kota Balikpapan tak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran aktif masyarakat dinilai sangat penting agar upaya yang dilakukan pemerintah tidak sia-sia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H Yusri kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).
Menurut Yusri, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan saat ini terus berupaya keras dalam menangani permasalahan banjir, termasuk pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal Hulu yang terletak di belakang Pasar Segar.
Namun, Yusri menegaskan bahwa keberhasilan penanganan banjir tak lepas dari partisipasi masyarakat, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengimbau agar warga tidak lagi membuang sampah ke saluran drainase maupun parit.
“Untuk mengatasi banjir ini perlu kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat harus membiasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke dalam parit. Buanglah sampah pada tempatnya,” tegas politisi dari Partai Golkar tersebut.
Selain itu, Yusri juga meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan untuk lebih rutin melakukan pengerukan sedimen di saluran air yang mengalami pendangkalan agar aliran air tetap lancar.
Ia juga menyoroti strategi penanganan banjir yang dilakukan kota lain, seperti Surabaya, yang menerapkan metode “Revolusi Drainase” dengan memasang box culvert di jalan-jalan kota untuk mempercepat aliran air ke laut.
Meski metode itu dinilai efektif, Yusri mengakui penerapannya di Balikpapan cukup sulit lantaran terkendala pembebasan lahan yang kerap menemui hambatan.
“Kalau di Surabaya, jalan dibelah dan dipasang box culvert besar. Tapi di Balikpapan agak sulit karena sering ada permasalahan soal lahan milik warga,” ujarnya.
Yusri berharap, ke depan masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi lebih erat dalam menyelesaikan masalah banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik di Balikpapan. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
