Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk lebih transparan dan memperkuat kolaborasi dalam penyusunan program pembangunan. Langkah ini dinilai penting agar setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan birokrasi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin (13/10/2025).
Menurut Taufik, lemahnya sinkronisasi antara OPD dan Bappeda dalam proses penyusunan program menyebabkan banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD tidak terakomodasi. Padahal, masukan tersebut merupakan hasil dari reses, RDP, serta kunjungan lapangan yang dilakukan oleh anggota dewan.
“Semua hasil RDP dan kunjungan kami di lapangan adalah suara rakyat yang harus diperjuangkan. Namun sayangnya, banyak yang tidak masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi ini harus menjadi perhatian serius Pemkot Balikpapan agar tidak berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
“Kalau aspirasi rakyat tidak diperjuangkan dengan baik, bagaimana masyarakat bisa percaya pada DPRD maupun pemerintah daerah. Ini harus dibenahi bersama,” tegasnya.
Taufik menilai, keterbukaan dan koordinasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar program pembangunan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Penyusunan program seharusnya dilakukan secara partisipatif dan transparan. DPRD siap bersinergi dengan Pemkot agar arah pembangunan kota lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia berharap, Bappeda dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan DPRD, terutama dalam menentukan prioritas program. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan bisa lahir dari proses yang inklusif dan berbasis kebutuhan warga.
“Ke depan, kami ingin penyusunan program tidak hanya formalitas, tapi benar-benar melibatkan semua pihak. Aspirasi masyarakat harus dilihat sebagai dasar utama pembangunan,” pungkas Taufik. (ADV/DPRD Balikpapan)
