Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menyoroti serius persoalan kekurangan guru yang hingga kini masih terjadi di berbagai sekolah.
Kondisi tersebut disebut dapat menghambat mutu pendidikan dan mengganggu proses belajar-mengajar, terlebih di tengah upaya pemerintah menjalankan program wajib belajar 13 tahun.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyampaikan bahwa kebutuhan guru di kota ini masih jauh dari ideal. Sejumlah sekolah, terutama di tingkat dasar dan menengah pertama, masih mengandalkan guru honorer atau non-ASN untuk menutupi kekosongan.
“Secara akumulatif, guru di Kota Balikpapan masih sangat kurang. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Gasali, Senin (1/12/2025)
Ia menilai penyebaran guru yang tidak merata serta keterbatasan formasi ASN baru membuat kegiatan belajar tidak berjalan optimal. Kekurangan guru juga berpotensi membuat beban kerja tenaga pendidik semakin berat, sehingga kualitas pembelajaran ikut terpengaruh.
“Kekurangan guru tentu berdampak pada efektivitas pembelajaran. Banyak sekolah yang terpaksa menambah jam tugas guru, atau mengisi kekosongan dengan honorer. Ini bukan kondisi ideal,” ujarnya.
Gasali mendesak pemerintah pusat untuk membuka lebih banyak formasi guru ASN, agar kebutuhan tenaga pendidik dapat terpenuhi sesuai standar.
“Kami berharap pemerintah pusat membuka ruang lebih luas untuk pengadaan formasi guru ASN. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka peningkatan mutu pendidikan dan target wajib belajar 13 tahun akan sulit tercapai,” tambahnya.
Selain masalah kekurangan tenaga pendidik, Gasali juga mengingatkan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan di daerah.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kesejahteraan mereka harus diperhatikan agar dapat mengajar dengan optimal,” tuturnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
