Lintaskaltim.com, BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menekankan pentingnya penyelarasan visi dan misi antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan jajaran legislatif.
Langkah sinkronisasi ini dinilai sangat krusial agar roda pembangunan tetap berjalan maksimal, meskipun saat ini daerah tengah dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang cukup ketat.
Menurut Sumadi, pemerintah daerah harus segera memetakan kembali sejumlah program pembangunan yang belum tuntas.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, melainkan harus menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran serta memberikan dampak instan bagi publik.
“Pembangunan itu harus tepat sasaran. Misalnya DPUPR membangun jalan dan drainase, dampaknya harus langsung dirasakan petani dan masyarakat yang membutuhkan akses,” ujar Sumadi.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran sejatinya bukan berarti memangkas program-program prioritas, namun mengatur ulang pola distribusi keuangan daerah.
Mengingat sebagian anggaran kini dikelola langsung oleh pemerintah pusat, Sumadi mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam “jemput bola” ke level nasional.
“Makanya, daerah harus proaktif memanfaatkan program nasional yang tersedia,” terangnya.
Beberapa peluang emas yang menurutnya belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga fasilitas pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil.
Sumadi menilai kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjembatani akses tersebut agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari program strategis nasional tersebut.
“Kesempatan itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita bersama-sama mendorong masyarakat agar bisa mengaksesnya,” kata Sumadi.
Selain mengandalkan program pusat, Sumadi memberikan catatan serius terkait penguatan ekonomi internal melalui hilirisasi.
Ia mengusulkan agar Berau mulai berani mengolah hasil bumi sendiri secara mandiri.
Salah satu strategi yang ia tawarkan adalah membangun industri pengolahan sawit hingga menjadi produk minyak goreng jadi.
Hal itu sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
“Kalau hanya menjual bahan mentah, nilai tambahnya kecil. Dengan hilirisasi, potensi PAD bisa meningkat,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketergantungan pada sektor pertambangan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah tidak relevan lagi untuk jangka panjang.
Terlebih, regulasi pembagian hasil dari sektor tersebut kini semakin terbatas.
Sebagai solusi, Sumadi mengajak pemerintah daerah untuk mulai mengalihkan fokus pembangunan ekonomi pada produk turunan dari sektor perkebunan dan perikanan yang melimpah di Berau.
“Kami mendorong agar pengolahan hasil perkebunan, perikanan, hingga produk turunan seperti terasi dan kakao menjadi fokus pembangunan ekonomi ke depan,” pungkas Sumadi. (ADV/DPRD BERAU)
