Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sumber penerimaan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Balikpapan di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu terungkap dalam rapat internal Banggar DPRD Kota Balikpapan yang dipimpin Ketua Banggar, Alwi Al Qadri, Senin (13/7/2026). Rapat dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga 15 Juli 2026, namun diupayakan dapat diselesaikan dalam waktu dua hari.
Alwi mengatakan, evaluasi terhadap capaian PAD tidak hanya bertujuan melihat realisasi pendapatan tahun berjalan, tetapi juga mengidentifikasi potensi penerimaan yang masih dapat dioptimalkan pada tahun-tahun mendatang.
“Kalau target PAD tahun ini tercapai, tentu akan lebih mudah bagi pemerintah daerah untuk menaikkan target pada tahun 2027,” ujarnya.
Menurut Alwi, target PAD Kota Balikpapan pada 2026 berada di kisaran Rp1,58 triliun. Angka tersebut direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp1,68 triliun pada 2027 apabila realisasi pendapatan tahun ini sesuai target.
Dia menegaskan, penguatan PAD menjadi kebutuhan mendesak karena Balikpapan tidak memiliki sumber pendapatan dari sektor pertambangan seperti beberapa daerah lain di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut membuat daerah harus lebih mengandalkan penerimaan dari sektor jasa, pajak daerah, dan retribusi.
“Balikpapan harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang dimiliki agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat semakin berkurang,” katanya.
Selain itu, Alwi menilai posisi Balikpapan sebagai daerah penyangga sekaligus pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang besar untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Momentum tersebut, menurutnya, harus dimanfaatkan guna memperkuat basis pendapatan daerah melalui optimalisasi sektor jasa, perhotelan, restoran, dan berbagai objek pajak lainnya.
Banggar berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat kemampuan fiskal Kota Balikpapan untuk mendukung pembangunan pada tahun-tahun mendatang. (ADV/DPRD Balikpapan)
