Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Upaya Kalimantan Timur (Kaltim) mewujudkan kemandirian pangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski memiliki kawasan pertanian dan produksi padi lokal, kebutuhan beras masyarakat di Benua Etam hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama Sulawesi dan Pulau Jawa.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Ia menilai keberadaan sejumlah sentra pertanian di daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat secara mandiri.
“Masalahnya, kita sebenarnya punya produksi padi sendiri. Tetapi kenyataannya, kita masih tetap mendatangkan pasokan dari Sulawesi dan Jawa,” ujar Sigit pada Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, beberapa wilayah di Kaltim telah dikembangkan sebagai kawasan pertanian sekaligus lumbung padi daerah. Di antaranya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), hingga kawasan Petapus di Kota Samarinda.
Namun, keberadaan sentra produksi tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai kemampuan hasil panen lokal dalam memenuhi kebutuhan beras seluruh masyarakat Kaltim.
“Di PPU ada lumbung padi, begitu juga di Kukar dan kawasan Petapus di Samarinda. Tetapi pertanyaannya, apakah produksi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua di Kaltim?” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sigit menilai persoalan swasembada pangan tidak cukup hanya diselesaikan dengan menyediakan lahan pertanian dan meningkatkan kapasitas produksi. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan masyarakat agar bersedia mengelola sektor pertanian secara aktif. Sebab, keberlanjutan produksi pangan membutuhkan tenaga kerja, kemampuan pengelolaan, serta partisipasi masyarakat di kawasan pertanian.
“Kita memang menginginkan swasembada pangan. Tetapi kita juga perlu melihat, apakah masyarakat Kalimantan Timur siap dan mau bekerja untuk mewujudkan itu,” tegas legislator dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut.
Di sisi lain, Sigit mengingatkan pentingnya penggunaan data yang akurat untuk mengukur tingkat kemandirian pangan Kaltim. Perbandingan antara produksi beras lokal dan volume pasokan dari luar daerah, menurutnya, perlu diketahui secara pasti sebelum pemerintah maupun DPRD menyampaikan kesimpulan mengenai kondisi ketahanan pangan.
Ia mengaku belum dapat menyampaikan angka perbandingan produksi dan pasokan antardaerah karena masih perlu memeriksa dokumen statistik resmi.
“Untuk angka pastinya, saya harus mengecek datanya terlebih dahulu. Agar informasi yang disampaikan tepat dan tidak keliru,” pungkasnya.
Dengan demikian, penguatan sektor pertanian Kaltim tidak hanya berkaitan dengan penambahan lahan dan peningkatan hasil panen. Ketersediaan data kebutuhan konsumsi, kapasitas produksi, distribusi beras, serta kesiapan petani juga menjadi aspek penting dalam merumuskan strategi menuju kemandirian pangan daerah. (ADV/DPRD Kaltim)






