Dewan Menilai Program Penanggulangan Banjir Belum Maksimal

Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Kamaruddin Ibrahim menilai program penanggulangan banjir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan belum efektif.

Pasalnya, target pengurangan titik banjir yang diharapkan bukannya berkurang. Tapi malah bertambah.

“Program penanggulangan banjir kalau kita lihat sekarang ini bukannya malah berkurang. Namun, malah bertambah, tapi itu menurut saya,” kata pria yang akrab disapa Aco ketika diwawancarai wartawan di kantor DPRD Balikpapan, Selasa (2/4/2024).

Dia menyampaikan, bahwa salah satu proyek penanggulangan banjir yang menjadi fokus utama adalah proyek pengendali Banjir DAS Ampal.

Proyek dengan nilai mencapai Rp 136 miliar tersebut, ternyata tidak membuat perubahan yang signifikan malah bisa menjadi ancaman besar untuk kawasan di Jalan MT Haryono, karena ternyata parit yang dibuat lebih rendah dari yang sebelumnya, sehingga air pasti akan meluap.

“Dari 38 titik banjir, kalau diliat sekarang ini bisa bertambah, apalagi ditambah dengan pintu air yang ada di samping Hotel Zurich. Emang yang dimaksud adalah untuk mencegah air laut masuk ke dalam, tapi seharusnya dibuatkan kolam renang tapi ini hanya mengharapkan dari parit, jadi air yang ada di Sungai Ampal itu nanti tidak keluar dan akan terjadi banjir di kawasan tersebut,” terang Aco

Namun dirinya tidak bisa merincikan berapa besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan banjir untuk tahun 2023 di Balikpapan.

“Saya tidak hafal berapa pastinya anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan banjir di kota Balikpapan. Karena dilaksanakan secara sporadis tetapi yang besar itu, adalah proyek pengendali banjir DAS Ampal,” ujarnya.

Dan tahun ini, ia menjelaskan, bahwa alokasi anggaran akan tetap fokus pada masalah penanganan banjir, dan hal tersebut merupakan visi dan misi Wali Kota Balikpapan saat ini.

“Dari sisi anggaran tahun 2023 dan 2024 itu sudah dialokasikan untuk penanganan banjir, tapi banjirnya tidak berkurang malah bertambah. Dan hal ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah kota. Sehingga sebelum Pilkada harusnya sudah dituntaskan janji tersebut,” pungkasnya. (Djo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *