Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKS-PPP DPRD Balikpapan menginginkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik.
Utamanya terkait dengan infrastruktur yang mendukung langkah-langkah dalam menghadapi tantangan Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ketua Fraksi PKS include PPP, Jafar Sidik, menggaris bawahi kebijakan ini.
“Kami melihat perlunya alokasi anggaran yang strategis guna meningkatkan kesiapan infrastruktur dan layanan publik menghadapi perpindahan IKN,” ucap Jafar saat membacakan pandangan umum fraksinya atas RAPBD 2025.
Ia mengurai beberapa hal yang patut menjadi fokus pembangunan, di antaranya meliputi perbaikan jalan, drainase, pemukiman, dan pengelolaan sampah. Tak kalah penting untuk mendapat perhatian utama juga adalah perbaikan akses layanan air bersih. Terlebih belakangan ini banyak warga Balikpapan mendesak upaya pemerataan akses layanan air bersih.
Mengenai penguatan sistem pengelolaan sampah, fraksi PKS-PPP mendorong langkah-langkah ansipatif lonjakan penduduk yang signifikan. Migrasi maupun mobilitas pendatang seiring perpindahan IKN turut dikhawatirkan memicu persoalan sampah.
Dari sektor pelayanan publik, Fraksi Gabungan PKS-PPP mengusulkan peningkatan efisiensi birokrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat dan berkualitas, meliputi kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
“Pelayanan publik yang efisien akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota,” tambah Jafar.
Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan diproyeksikan akan mengalami peningkatan jumlah penduduk dari kalangan pekerja dan pendatang. Fraksi Gabungan PKS-PPP meminta pemerintah untuk mengantisipasi potensi masalah sosial akibat pertumbuhan ini.
Langkah mitigasi yang diusulkan meliputi pembangunan fasilitas umum dan peningkatan layanan sosial. Dengan begitu, pemerintah akan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi warga baru maupun masyarakat setempat.
Fraksi Gabungan PKS-PPP optimis bahwa hanya dengan alokasi anggaran yang tepat, Balikpapan dapat menghadapi tantangan sebagai kota penyangga IKN. Untuk itu, pemerintah kota harus memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
