Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Keterlambatan penyerapan anggaran di sektor pendidikan Kota Balikpapan menjadi sorotan serius dari Komisi IV DPRD. Hingga pertengahan tahun 2025, tercatat sekitar 52 persen anggaran pendidikan belum terserap, sehingga memicu kekhawatiran terkait dampak sosial yang dapat terjadi.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj. Iim, menyatakan bahwa lambatnya realisasi program infrastruktur pendidikan bisa langsung memengaruhi kualitas layanan pendidikan yang diterima masyarakat, terutama di wilayah yang masih kekurangan fasilitas memadai.
“Anggaran yang belum digunakan itu idealnya diarahkan untuk program fisik yang mendesak, seperti rehabilitasi sekolah atau pembangunan ruang kelas baru,” ujar Hj. Iim, Selasa (24/6/2025).
Ia menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya soal teknis birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Jika tidak segera diatasi, keterlambatan ini dikhawatirkan berujung pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), yang berarti potensi anggaran tidak termanfaatkan secara optimal.
“Keterlambatan seperti ini bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga menciptakan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Hj. Iim juga menyebutkan bahwa lambatnya penyerapan anggaran dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa mendatang. Untuk itu, ia menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar setiap program pendidikan yang direncanakan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan anggaran, memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama di sektor pendidikan yang dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan kota.
“Jangan sampai karena kelambanan pelaksanaan, masyarakat yang dirugikan. Apalagi menyangkut pendidikan, ini adalah fondasi pembangunan manusia di Balikpapan,” pungkasnya.
Dengan adanya sorotan dari DPRD, diharapkan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyerapan anggaran, sehingga persoalan fasilitas pendidikan dapat segera teratasi demi mendukung mutu pendidikan yang lebih baik di Balikpapan. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
