Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Samarinda melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Balikpapan pada Jumat (18/7/2025), dalam rangka memperkuat sinergi antarlegislatif serta bertukar informasi mengenai penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Kunjungan tersebut diterima oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, Pertemuan berlangsung hangat di ruang kerja Komisi IV DPRD Balikpapan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, H. Deni Hakim Anwar, mengatakan bahwa forum ini menjadi momen penting untuk saling belajar dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami berdiskusi mengenai progres penyusunan KUA-PPAS yang sedang kami rampungkan di Samarinda. Selain itu, kami juga mengkaji struktur APBD dan PAD Balikpapan sebagai bahan perbandingan,” ujarnya.
Menurut Deni, ada banyak kesamaan antara postur APBD Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, yang masing-masing berkisar di angka Rp5 triliun, dengan PAD sekitar Rp1,2 triliun.
“Ini menunjukkan potensi daerah yang relatif setara. Harapannya, kita bisa saling menguatkan agar pendapatan daerah bisa terus meningkat dan pembangunan berjalan maksimal,” tuturnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD Samarinda dalam kunjungan ini adalah keberhasilan program seragam sekolah gratis di Balikpapan. Program yang menyasar lebih dari 92 ribu siswa dari jenjang TK hingga SMP, baik negeri maupun swasta, dinilai sangat inspiratif.
“Ini langkah konkret dalam mendorong pemerataan akses pendidikan. Kami ingin mendorong kebijakan serupa di Samarinda,” tambah Deni.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, menyambut baik niat tersebut dan menyampaikan bahwa selain membahas anggaran, pihaknya juga berbagi informasi seputar isu-isu daerah, seperti penanganan kelangkaan BBM, kebijakan penerimaan murid baru (SPMB), hingga pelaksanaan program seragam gratis.
“Meski kami bukan mitra langsung dari Komisi III, kami tetap membuka ruang dialog dan berbagi informasi sebanyak mungkin demi mendorong kolaborasi antardaerah,” kata Hamid.
Kunker ini menjadi langkah konkret dalam mempererat komunikasi antarlembaga legislatif di Kalimantan Timur, sekaligus membuka peluang adopsi kebijakan daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat. (yud)
