Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sendiri ternyata masih sulit terealisasi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan, Ani Mufidah, menjelaskan bahwa rencana tersebut sebenarnya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sejak kepemimpinan Kepala Disnaker sebelumnya.
Namun, lanjut Ani setelah dilakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan, rencana tersebut belum mendapat dukungan penuh. Penyebabnya, pendirian BLK membutuhkan dukungan pembiayaan besar dari pemerintah pusat.
“Peralatan di BLK itu sangat mahal, termasuk untuk tenaga instrukturnya. Selama ini, BLK provinsi pun mendapat pembiayaan dari kementerian setiap tahun. Kalau tanpa dukungan pusat, akan sangat berat,” kata Ani, Rabu (10/9/2025).
Ani mengungkapkan, meski BLK milik provinsi Kaltim yang ada di Balikpapan sejatinya diperuntukkan bagi lima daerah. Yakni, Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), Berau, dan Paser, namun 90 persen peserta pelatihan yang mengikuti program di BLK tersebut justru berasal dari Balikpapan.
“Data 2024 menunjukkan, 90 persen peserta yang dilatih di BLK provinsi adalah anak-anak Balikpapan. Kita diuntungkan karena lokasinya memang ada di Balikpapan,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan BLK seharusnya difokuskan pada pelatihan yang membutuhkan peralatan khusus dan instruktur tersertifikasi, seperti pelatihan alat berat atau bidang teknis lain yang mendukung sektor industri Minyak dan Gas (Migas) dan tambang.
“Kalau hanya pelatihan sederhana seperti membuat kue atau keterampilan ringan, tidak perlu ada pembangunan BLK. Itu bisa dilakukan dengan menggandeng UMKM atau lembaga pelatihan swasta,” tambahnya.
Untuk saat ini, Pemkot Balikpapan masih mengandalkan BLK milik provinsi sembari mencari peluang kerjasama lebih luas dengan kementerian maupun pihak industri, agar kebutuhan tenaga kerja kompeten di Balikpapan tetap terpenuhi. (ADV/Diskominfo Balikpapan)
