Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus mematangkan strategi penanganan anak jalanan yang belakangan kembali marak terlihat di sejumlah titik lampu merah. Fokus utama diarahkan pada upaya pemberdayaan keluarga rentan melalui program ekonomi kreatif, sebagai solusi jangka panjang agar anak-anak tidak lagi harus mencari nafkah di jalanan.
Kepala Dinsos Balikpapan, Edy Gunawan, menegaskan bahwa fenomena anak kecil yang menjajakan tisu, permen, atau sekadar meminta belas kasihan di jalan raya, erat kaitannya dengan kondisi ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, pihaknya lebih menitikberatkan penanganan pada penguatan kesejahteraan rumah tangga.
“Kalau kebutuhan dasar keluarga bisa tercukupi, anak-anak tentu tidak perlu lagi turun ke jalan. Fokus kami adalah memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, sehingga anak-anak bisa kembali ke bangku sekolah,” jelas Edy, Senin (22/9/2025).
Menurut Edy, Dinsos selama ini telah menjalankan sejumlah program, seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberian dukungan modal usaha mikro, serta penyaluran berbagai bantuan sosial. Dalam waktu dekat, Pemprov Kaltim juga akan menyalurkan bantuan ekonomi kreatif (Ekraf) yang ditujukan khusus bagi keluarga rentan di Balikpapan.
“Program Ekraf ini bisa menjadi pintu masuk orang tua untuk mengembangkan usaha kecil. Harapan kami, ketika ekonomi keluarga meningkat, anak-anak bisa fokus belajar dan tidak lagi membantu mencari penghasilan di jalan,” tambahnya.
Meski begitu, Edy mengakui masih ada sejumlah tantangan di lapangan, terutama keterbatasan fasilitas, SDM pendamping, serta perilaku sebagian orang tua yang masih menganggap anak sebagai sumber tambahan pendapatan.
Oleh karena itu, lanjut dia setiap anak jalanan yang terjaring akan langsung dikembalikan kepada orang tuanya, disertai surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.
“Kami tidak hanya memberi teguran, tetapi juga membina. Orang tua diminta menandatangani pernyataan untuk memastikan anak tidak lagi dieksploitasi. Jika terus diulangi, tentu akan ada sanksi,” tegasnya.
Edy juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam mengurangi praktik eksploitasi anak. Ia meminta warga untuk lebih peduli dan tidak serta-merta memberi uang kepada anak-anak di jalan, melainkan melaporkan kepada petugas agar penanganan lebih tepat.
“Pemerintah berkomitmen menekan angka anak jalanan, tetapi tanpa partisipasi warga, upaya ini tidak akan maksimal. Kesadaran masyarakat untuk tidak membiarkan praktik eksploitasi anak adalah kunci keberhasilan,” ujarnya.
Dengan pendekatan berbasis pemberdayaan keluarga dan kolaborasi lintas pihak, Pemkot Balikpapan optimistis jumlah anak jalanan dapat ditekan secara bertahap. Langkah ini juga diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan yang menjadi faktor utama munculnya fenomena anak jalanan.
“Target kami, dalam beberapa tahun ke depan, Balikpapan bisa benar-benar bebas dari anak jalanan. Ini bukan hanya soal penegakan aturan, tapi juga soal masa depan generasi penerus kota,” pungkas Edy. (yud)
