Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Upaya menekan angka stunting di Kota Balikpapan terus menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Balikpapan. Anggota Komisi IV, Ryan Indra Saputra, menilai bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan.
Salah satu langkah konkret yang tengah didorong adalah penerapan program “Bapak Asuh Anak Stunting” (Bapak Asuh), di mana para pejabat, ASN, dan pihak swasta diharapkan ikut berpartisipasi membantu keluarga yang memiliki anak dengan risiko stunting.
“Kita sedang dorong masalah Bapak Asuh itu. Jadi kalau bisa, setiap pejabat punya anak asuh. Tujuannya supaya ada perhatian langsung, dan bisa membantu meringankan beban masyarakat,” ujar Ryan kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, dengan keterlibatan langsung para pemangku kebijakan, penanganan stunting akan lebih efektif karena kebutuhan anak dan keluarga terdampak dapat teridentifikasi secara cepat. Tak hanya sebatas bantuan materi, tetapi juga pendampingan terhadap pola asuh, gizi, serta kesehatan anak.
“Program ini bukan hanya soal memberikan bantuan, tapi juga bagaimana pejabat atau stakeholder bisa ikut memantau tumbuh kembang anak asuhnya. Jadi lebih ada kedekatan emosional, bukan sekadar formalitas,” tambahnya.
Selain itu, Ryan menyoroti pentingnya memperkuat peran kader posyandu sebagai garda terdepan dalam deteksi dini kasus stunting. Ia menilai, perhatian terhadap kesejahteraan kader masih kurang maksimal, padahal mereka memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Kader posyandu ini sebenarnya ujung tombak di lapangan. Kalau tidak ada dukungan, baik dalam bentuk insentif maupun pelatihan, bagaimana mereka bisa bekerja maksimal. Kita ingin ada perhatian lebih dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Ryan juga menegaskan bahwa penyebab stunting tidak hanya berasal dari faktor ekonomi. Banyak kasus ditemukan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap tumbuh kembang anak, terutama dalam hal pola makan, kebersihan, dan stimulasi perkembangan.
“Kadang orang tua sibuk bekerja, anak dititip ke nenek atau pengasuh, sehingga tidak terpantau gizinya. Ini harus jadi perhatian bersama. Edukasi tentang pola asuh dan gizi anak harus terus digencarkan,” katanya.
Politisi muda Golkar ini menilai, sinergi antara Dinas Kesehatan (DKK), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta para kader di lapangan menjadi faktor penting dalam mempercepat penurunan angka stunting.
“Koordinasi antarinstansi harus lebih solid. Laporan kader di lapangan jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kalau ada wilayah yang angka stuntingnya tinggi, segera ambil tindakan. Jangan menunggu terlalu lama,” tegasnya.
Ryan berharap, ke depan program “Bapak Asuh” dapat menjadi gerakan bersama, bukan hanya kegiatan simbolis. Ia yakin, dengan keterlibatan semua pihak, Balikpapan bisa menjadi contoh kota dengan penanganan stunting yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Harapan kita sederhana semua pihak bergerak bersama. Kalau program ini berjalan konsisten dan tepat sasaran, saya optimistis angka stunting di Balikpapan bisa terus menurun,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
