Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan meminta seluruh agen dan pangkalan LPG subsidi 3 kilogram memperketat pengawasan penyaluran agar benar-benar tepat sasaran. Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kelangkaan dan lonjakan harga yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan bahwa distribusi dari Pertamina ke agen hingga ke pangkalan harus berjalan sesuai dengan mekanisme kontrak bulanan yang telah ditetapkan. Ia menilai, disiplin dalam mekanisme distribusi menjadi kunci agar pasokan di lapangan tetap stabil.
“Inti dari RDP ini adalah bagaimana jangan sampai terjadi lagi kelangkaan LPG seperti beberapa bulan lalu. Masyarakat sempat mengeluh karena antrian panjang dan harga yang melonjak hampir dua kali lipat,” ujarnya, Rabu (5/11/2025)
Japar menjelaskan, saat ini jumlah agen resmi di Balikpapan sebanyak 11 dan seluruhnya masih aktif menyalurkan LPG sesuai kontrak. Namun, persoalan sering muncul di tingkat pangkalan karena sebagian di antaranya tidak aktif, tetapi masih tercatat menerima pasokan.
“Agen itu semuanya aktif, jumlahnya hanya 11. Yang sering bermasalah justru di tingkat pangkalan. Karena itu perlu restrukturisasi dan pendataan ulang agar penyaluran tidak salah sasaran,” tegasnya.
Selain itu, Komisi II juga meminta agar pengawasan dilakukan bersama antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat pengawas di lapangan, untuk memastikan LPG subsidi hanya digunakan oleh masyarakat yang berhak.
Kelompok penerima yang dimaksud adalah rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta petani dan nelayan kecil.
“Kalau bicara rumah tangga, semua orang punya rumah tangga. Tapi yang dimaksud di sini adalah rumah tangga dengan penghasilan rendah. Jadi harus jelas kategorinya,” tambahnya.
Ia juga menyoroti praktik penimbunan dan permainan harga oleh pengecer yang membeli dari pangkalan, kemudian menjual kembali dengan harga tinggi. Kondisi ini menyebabkan harga di tingkat masyarakat sering kali melebihi harga eceran tertinggi (HET).
“Pengecer yang membeli dari pangkalan lalu menjual kembali dengan harga tinggi ini yang membuat harga bisa mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 per tabung,” ungkapnya.
DPRD berharap koordinasi antara Pertamina, agen, pangkalan, dan Pemkot Balikpapan dapat diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi LPG menjelang akhir tahun.
Menurut Japar, upaya antisipasi sejak dini sangat penting agar kelangkaan tidak kembali terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kita sudah punya pengalaman sebelumnya. Jangan sampai kejadian serupa terulang lagi di penghujung tahun ini,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
