Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, memastikan bahwa gas elpiji 3 kg tidak akan mengalami kelangkaan dan memastikan pendistribusiannya berjalan tertib.
Dia juga meminta kepada masyarakat tidak resah, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas bersubsidi ini. Menurut Fauzi, saat ini distribusi gas elpiji 3 kg telah kembali berjalan normal guna menghindari kepanikan di masyarakat.
DPRD Kota Balikpapan sendiri tengah mengagendakan pertemuan dengan pihak Pertamina Patra Niaga untuk membahas lebih lanjut permasalahan distribusi ini.
Harapannya, ke depan tidak ada lagi kendala yang bisa mengganggu pasokan gas elpiji 3 kg, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Fauzi juga setuju dengan kebijakan pemerintah pusat yang menginstruksikan agar distribusi gas elpiji 3 kg tetap berjalan lancar demi meredam keresahan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya pemerataan penerimaan dan distribusi gas elpiji, termasuk pengawasan ketat terhadap harga jual di tingkat pengecer.
“Kalau ada yang menjual dengan harga Rp60 ribu per tabung, itu yang perlu diawasi. Harga eceran tertinggi (HET) harus tetap ditegakkan agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Fauzi kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).
Selain itu, dia meminta agar masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar hanya untuk dijual kembali secara komersial.
Fauzi juga mengingatkan bahwa salah satu penyebab lonjakan harga di pasaran adalah permainan spekulan yang memanfaatkan momen terbatasnya distribusi. Oleh karena itu, DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap agen dan pengecer guna memastikan distribusi gas elpiji berjalan dengan adil dan sesuai aturan.
Selain itu, Fauzi mendorong agar sistem distribusi gas elpiji 3 kg lebih transparan dan berbasis data yang akurat, sehingga dapat dipastikan hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang mendapat manfaat dari subsidi ini.
“Jangan sampai subsidi yang seharusnya untuk masyarakat kurang mampu justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak,” tegasnya.
Ke depan, DPRD Kota Balikpapan juga akan mendorong kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada lagi kendala dalam distribusi gas elpiji 3 kg.
Hal ini dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa ada pihak yang dirugikan. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
