Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menghadapi tantangan dalam menyusun APBD 2026 akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan provinsi.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan pihaknya bersama Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) harus menghitung ulang alokasi anggaran agar tetap sesuai prioritas.
Alwi menjelaskan, total DBH Balikpapan sebelum pemotongan mencapai sekitar Rp 1,8 triliun. Namun, pemotongan dari pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp 1 triliun dan provinsi sekitar Rp 300 miliar, sehingga sisa anggaran yang bisa dikelola hanya sekitar Rp 500 miliar. Kondisi ini memaksa Pemkot menyesuaikan program dan kegiatan agar tetap berjalan.
“Kami akan fokus memprioritaskan kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat, termasuk pembiayaan pegawai dan pelayanan publik,” kata Alwi kepada wartawan, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, meski anggaran terbatas, seluruh pihak tetap berkomitmen menyusun APBD secara realistis dan tepat sasaran.
Alwi menambahkan, salah satu fokus utama adalah memastikan program pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga tetap berjalan.
“Meski anggaran berkurang, pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan harus tetap berjalan. Kita akan mengoptimalkan setiap rupiah agar manfaatnya maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Alwi juga menyoroti pentingnya efisiensi internal pemerintah kota. Ia mengatakan pihaknya akan mendorong penggunaan anggaran secara lebih cermat dan transparan.
“Kami juga akan mengevaluasi setiap pos anggaran yang bisa disesuaikan tanpa mengorbankan pelayanan publik. Ini bagian dari komitmen kami untuk tetap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” tambahnya.
Pembahasan final APBD 2026 akan dilakukan secara intensif agar seluruh program prioritas tetap berjalan lancar. Alwi berharap langkah-langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran dapat memastikan seluruh sektor pelayanan publik tetap terlayani dengan baik, meski menghadapi keterbatasan anggaran. (ADV/DPRD Balikpapan)
