Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menyoroti adanya indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sejumlah sektor, seperti rumah makan, restoran, pajak parkir, hingga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal itu disampaikannya sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah melakukan pengawasan lebih ketat di lapangan.
Yono mengungkapkan, hasil inspeksi mendadak (sidak) menemukan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya di beberapa objek pajak, khususnya rumah makan.
“Kadang-kadang laporan mereka tidak sesuai dengan yang dijual kepada masyarakat. Ini harus menjadi perhatian dan pengaduan bagi kita semua,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti pengelolaan parkir yang diduga masih menyisakan celah kebocoran PAD.
“Misalnya pendapatan sekian, tetapi yang dilaporkan hanya sekian. Hal-hal seperti ini membutuhkan konsentrasi kita untuk melakukan pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Menurut Yono, peningkatan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen terkait, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pemungutan pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB juga perlu ditingkatkan karena masih banyak wajib pajak yang dinilai kurang disiplin.
“Ini butuh kerja keras semua pihak, khususnya OPD yang bersangkutan. DPRD juga akan memperketat fungsi pengawasan agar transparansi terjaga dan PAD dapat meningkat,” jelasnya.
Dia menambahkan, upaya peningkatan PAD sangat penting untuk mengurangi ketergantungan Balikpapan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kalau PAD dikelola dengan baik dan kebocoran bisa ditutup, tentu kontribusinya lebih besar. Kita didorong untuk meningkatkan PAD agar tidak terus bergantung pada dana pusat,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
