Lintaskaltim.com, BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap pelayanan publik dan kebijakan pembangunan daerah.
Penegasan ini disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih, saat menghadiri puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 yang diselenggarakan Kementerian HAM di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025) malam.
Sri Juniarsih menjadi salah satu kepala daerah yang diundang langsung dalam acara puncak tersebut.
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Fondasi Pembangunan HAM dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 1945” ini turut dihadiri oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, serta sejumlah menteri, wakil menteri, duta besar, dan pimpinan organisasi penggerak HAM.
Sri Juniarsih menyatakan, pemerintah memiliki peran fundamental dalam memastikan masyarakat memperoleh hak dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, serta hak untuk hidup tenteram dan merasa aman.
Untuk memenuhi peran tersebut, Pemkab Berau terus berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam berbagai program prioritas daerah.
Upaya ini meliputi pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif, serta peningkatan akses layanan sosial hingga ke tingkat dasar di kecamatan dan kampung.
“Tentu ini menjadi kewajiban kami dan kita semua, memastikan hak asasi manusia terpenuhi,” tegasnya.
Melalui momentum peringatan Hari HAM Sedunia, Pemkab Berau berharap dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
Sri Juniarsih memaparkan, kondisi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Berau saat ini menunjukkan perkembangan yang baik dan progresif.
Pemkab Berau secara rutin menyampaikan laporan terkait RANHAM, mulai dari menghimpun data dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga menyusun laporan berjenjang ke provinsi dan pusat.
“Secara keseluruhan, kondisi RANHAM di Kabupaten Berau aktif dilaksanakan dan mendapatkan pengakuan positif di tingkat provinsi maupun nasional,” kata Sri Juniarsih.
Upaya sistematis Pemkab Berau dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan dan pembangunan daerah telah mendapatkan pengakuan.
Kabupaten Berau telah beberapa kali menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM, termasuk untuk 2023 yang diserahkan pada 2024.
Penghargaan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah setempat dalam menjamin hak-hak dasar warganya. (*/Adv)
