Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Program Gentengisasi yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) dinilai membawa harapan baru bagi penguatan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menilai program penggantian atap rumah tidak layak seperti asbes dan seng dengan genteng ramah lingkungan tidak hanya menyentuh aspek kesehatan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi besar menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Menurut Alwi, kebutuhan genteng dalam skala besar akan membuka peluang usaha bagi pengrajin, tukang, hingga pelaku industri genteng lokal. Hal ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Program ini bisa sangat membantu UMKM, terutama para pekerja genteng dan pengusaha lokal. Kalau gentengisasi dikembangkan secara masif, dampaknya tentu akan luas dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Alwi, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, penggunaan genteng dinilai lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan atap berbahan seng atau asbes yang berisiko terhadap kesehatan. Selain itu, genteng juga memiliki nilai ekonomi yang lebih berkelanjutan karena melibatkan proses produksi, distribusi, hingga pemasangan yang menyerap tenaga kerja.
Lebih jauh, Alwi menilai program ini dapat menciptakan rantai ekonomi baru di daerah. Mulai dari penyedia bahan baku, pengrajin genteng, jasa pemasangan, hingga pelaku UMKM pendukung lainnya akan turut merasakan manfaatnya.
“Kalau memang program ini lebih murah, efisien, dan manfaatnya nyata bagi masyarakat, tentu patut kita dorong bersama. Apalagi ini merupakan program nasional yang sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup warga,” tegasnya.
Alwi juga memastikan DPRD Kota Balikpapan siap memberikan dukungan terhadap implementasi Program Gentengisasi di daerah, tentunya dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengkaji secara matang skema pelaksanaan program tersebut, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal serta masyarakat secara luas.
“Mudah-mudahan program ini bisa segera ditindaklanjuti dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Balikpapan,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
