Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Menjelang Ramadan 2026, Komisi II DPRD Kota Balikpapan memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram guna mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat masyarakat.
Langkah tersebut ditandai dengan rencana pemanggilan Pertamina Patra Niaga untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat. Pemanggilan ini menyusul meningkatnya keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan elpiji subsidi di sejumlah wilayah.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Subari, menegaskan bahwa kebutuhan LPG 3 kg cenderung meningkat menjelang bulan suci Ramadan, sehingga kepastian stok dan distribusi harus benar-benar terjamin.
“Menjelang Ramadan biasanya konsumsi meningkat. Kami ingin memastikan stok aman dan distribusi berjalan lancar agar masyarakat tidak kesulitan,” ujar Subari, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, RDP yang semula dijadwalkan hari ini terpaksa ditunda karena pihak Pertamina Patra Niaga sedang berada di luar kota. Pertemuan dijadwalkan ulang pada Jumat (13/2/2026).
Subari menekankan, pengawasan tidak hanya sebatas pada ketersediaan stok, tetapi juga menyasar potensi penimbunan serta praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Agen dan pangkalan tidak boleh melakukan penimbunan. Distribusi harus tepat sasaran, dan harga wajib sesuai HET. Ini yang akan kami pastikan bersama,” tegasnya.
Selain menggelar RDP, Komisi II juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan ritel untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg serta bahan pokok lainnya tetap stabil menjelang Ramadan.
Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat, khususnya umat Muslim yang akan menjalankan ibadah puasa. (ADV/DPRD Kota Balikpapan)
