Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional mendorong DPRD di berbagai daerah untuk beradaptasi. Salah satunya dilakukan Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan guna bertukar strategi menyikapi pemangkasan anggaran.
Kunjungan tersebut diterima oleh Staf Humas dan Protokol DPRD Kota Balikpapan, Rani. Pertemuan difokuskan pada upaya menjaga kinerja dan fungsi kedewanan agar tetap optimal meski anggaran mengalami pengurangan signifikan.
Perencana Ahli Muda Sekretariat DPRD Kukar, Faruq Rahman, mengungkapkan bahwa anggaran DPRD Kukar turun sekitar 40 persen, dari kurang lebih Rp200 miliar menjadi Rp120 miliar. Sehingga Pemkab Kukar dan DPRD Kukar harus melakukan efisiensi anggaran dengan memilah program mana yang skala prioritas.
“Dengan kondisi ini, kami harus melakukan penyesuaian besar. Belanja kini difokuskan pada kebutuhan rutin seperti gaji dan tunjangan. Program-program lain harus diseleksi berdasarkan skala prioritas,” ujarnya, pada Rabu (11/2/2026).
Menurut Faruq, perjalanan dinas dan studi banding menjadi pos yang paling terdampak. Kegiatan yang tidak bersifat wajib atau mendesak sementara waktu dikurangi. Namun, kegiatan utama seperti reses, musrenbang, dan pengawasan tetap dilaksanakan.
Ia menilai, koordinasi antar-DPRD penting dilakukan agar setiap daerah dapat berbagi pengalaman dalam mengelola anggaran secara lebih efektif.
Sementara itu, Rani menyampaikan bahwa DPRD Balikpapan juga melakukan langkah serupa. Penyesuaian dilakukan tanpa mengurangi fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Efisiensi memang berdampak, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Kami memastikan fungsi-fungsi wajib tetap berjalan,” tegasnya.
Melalui pertemuan tersebut, kedua belah pihak berharap dapat memperkuat sinergi dan menemukan formulasi terbaik agar tugas kedewanan tetap berjalan maksimal di tengah keterbatasan anggaran. (ADV/DPRD Balikpapan)
