Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Keberlanjutan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kota Balikpapan dinilai sangat bergantung pada akurasi dan pemutakhiran data penerima manfaat. DPRD Kota Balikpapan menegaskan, validasi data harus menjadi perhatian utama agar subsidi kesehatan benar-benar tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota dalam membiayai penuh iuran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan juga ketepatan data penerima.
“Secara kebijakan sudah betul, pemerintah hadir membiayai masyarakat yang tidak mampu. Tapi pelaksanaannya harus diawasi, terutama soal data. Jangan sampai ada yang tidak memenuhi syarat justru menerima subsidi,” ujar Sufyan, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala perlu dilakukan oleh dinas terkait bersama BPJS Kesehatan. Sinkronisasi data antarinstansi menjadi langkah penting untuk menghindari tumpang tindih maupun inclusion error dan exclusion error dalam program bantuan sosial.
Ia menilai persoalan data sosial bukan hanya terjadi di daerah, tetapi juga menjadi isu nasional. Terbukti, pemerintah pusat baru-baru ini menonaktifkan sekitar 13 juta peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akibat ditemukannya ketidaksesuaian data penerima.
Kebijakan tersebut turut berdampak pada sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur. Karena itu, Sufyan mendorong agar Balikpapan lebih proaktif melakukan pembaruan data agar tidak terjadi penonaktifan massal yang merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan.
“Validasi dan evaluasi rutin itu penting. Data harus dinamis mengikuti kondisi sosial ekonomi warga. Kalau ada yang sudah mampu, seharusnya beralih ke peserta mandiri,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk bersikap jujur dan tidak memanfaatkan celah dalam sistem subsidi. Program PBI, katanya, dibangun dengan semangat gotong royong sehingga hanya layak diterima oleh warga yang memenuhi kriteria.
Dengan pengelolaan data yang lebih akurat dan transparan, DPRD optimistis program BPJS gratis di Balikpapan dapat berjalan berkelanjutan sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran daerah. (ADV/DPRD Balikpapan)
