Lintaskaltim.com, BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Berau untuk tidak lagi sekadar mendengarkan, tetapi benar-benar menindaklanjuti usulan infrastruktur yang terus mendominasi aspirasi masyarakat.
Sakirman menegaskan, usulan yang berulang setiap tahun harus menjadi prioritas utama untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
Berdasarkan pengamatannya di lapangan, mayoritas keluhan warga masih berkutat pada masalah klasik yang belum tuntas, terutama mengenai aksesibilitas wilayah.
“Sekitar 80 persen aspirasi masyarakat yang masuk masih berkutat pada persoalan perbaikan jalan poros antarkampung,” ungkap Sakirman pada Senin (23/2/2026).
Sejumlah wilayah yang menjadi sorotan tajam dalam usulan tersebut meliputi Kampung Sukan, Tumbit, Pegat Bukur, hingga Long Lanuk.
Bagi Sakirman, akses jalan di wilayah tersebut memiliki peran yang sangat krusial bagi kehidupan ekonomi dan sosial warga setempat.
“Jalan poros ini urat nadi. Ini menyambung antarkampung dan difungsikan langsung oleh masyarakat kita. Masalahnya, usulan ini sudah sering dan berulang-ulang kali disampaikan,” ujarnya.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi cermin, pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Padahal, jalan poros yang memadai sangat vital untuk mendukung mobilitas warga, kelancaran distribusi hasil pertanian, hingga akses layanan dasar kesehatan dan pendidikan.
Sakirman pun mengingatkan, pemenuhan infrastruktur ini adalah janji politik yang harus ditepati.
“Itu semua bagian dari program kepala daerah. Sudah seharusnya dituntaskan,” tegasnya.
Selain masalah jalan, ia juga menyoroti krisis air bersih yang masih menghantui warga di Pegat Bukur dan sekitarnya.
Baginya, penyediaan air layak konsumsi adalah hak dasar masyarakat yang pemenuhannya tidak boleh terus ditunda.
Ia melihat adanya kemiripan tantangan di Kecamatan Tabalar dan Sambaliung, di mana konektivitas jalan dan keterbatasan air bersih selalu menjadi isu utama.
Sakirman mendesak Pemkab Berau untuk segera mengerahkan tim teknis guna melakukan verifikasi lapangan dan langkah konkret.
Ia berharap Musrenbang tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan tanpa hasil nyata bagi masyarakat di kampung-kampung.
“Jangan sampai usulan di Musrenbang kemarin hanya jadi catatan di atas kertas. Kita ingin ini jadi kenyataan buat seluruh kepala kampung sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
