Libur Lebaran 2026 Usai, DPRD Berau Minta Evaluasi Data Kunjungan Wisatawan Secara Menyeluruh

Lintaskaltim.com, BERAU — Lonjakan kunjungan wisatawan selama libur panjang Idulfitri 2026 menjadi perhatian serius di Kabupaten Berau.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didorong untuk segera melakukan pendataan menyeluruh.

Langkah ini sangat penting sebagai bahan evaluasi mendalam bagi sektor pariwisata daerah.

Pendataan tersebut bertujuan untuk mengetahui secara pasti dampak dari meningkatnya aktivitas wisata. 

Selain itu, hasil data akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih terarah ke depan. 

Pemerintah diharapkan tidak menunda proses pengumpulan informasi penting ini dari seluruh destinasi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menilai periode pasca Lebaran adalah waktu yang ideal. 

Evaluasi berbasis data yang akurat dinilai jauh lebih efektif untuk pengembangan pariwisata.

“Setelah Idulfitri kita perlu data yang jelas. Berapa jumlah wisatawan, destinasi mana yang paling banyak dikunjungi, hingga dampaknya terhadap pelaku usaha lokal,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Arman menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata akan sulit maksimal tanpa dukungan data yang kuat. 

Pendataan juga berfungsi mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul selama masa libur panjang. 

Persoalan kepadatan pengunjung hingga keterbatasan fasilitas pendukung perlu dicermati secara serius oleh pemerintah.

Potensi kerusakan lingkungan di lokasi wisata juga menjadi poin penting yang harus dievaluasi. 

Data yang lengkap akan menunjukkan kebutuhan infrastruktur yang masih kurang di lapangan. 

Hal ini krusial sebagai persiapan matang menghadapi lonjakan wisatawan pada masa mendatang.

“Dengan data yang lengkap, kita bisa tahu apa yang perlu diperbaiki. Apakah infrastrukturnya sudah cukup atau masih kurang. Ini penting sebagai persiapan menghadapi lonjakan wisatawan berikutnya,” jelas Arman.

Arman turut mendorong adanya kolaborasi aktif dalam proses pendataan di lapangan.

Keterlibatan pengelola destinasi, pelaku usaha, serta masyarakat sangat diperlukan agar data lebih komprehensif. 

Sinergi berbagai pihak akan menghasilkan gambaran utuh mengenai kondisi pariwisata di Bumi Batiwakkal.

Ia berharap hasil pendataan tersebut tidak hanya berakhir sebagai laporan administratif.

Data tersebut harus benar-benar dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan strategis daerah yang berkelanjutan.

“Data itu harus ditindaklanjuti. Dari situ lahir langkah konkret agar pariwisata Berau bisa terus berkembang dan tertata lebih baik,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *