Lintaskaltim.com, BERAU — DPRD Berau menegaskan komitmen kuat dalam mengawal formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendatang.
Fokus utama dipastikan tetap menyasar sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pilar pelayanan dasar.
Namun, pengabdian tenaga honorer di bidang lainnya juga tetap menjadi perhatian serius pihak legislatif.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyatakan formasi di berbagai bidang memiliki nilai penting bagi pemerintahan.
Banyak tenaga honorer telah memberikan pengabdian panjang sehingga layak mendapatkan kepastian status kepegawaian.
“PPPK ini kan banyak juga yang sudah mengabdi, pastilah kita harus tetap mengajukan juga dia bagaimana caranya. Tapi memang yang diutamakan itu pendidikan dan kesehatan,” jelas Dedy.
Dedy memberikan perhatian khusus terhadap isu efisiensi anggaran yang membayangi kebijakan daerah saat ini.
Ia mewanti-wanti agar langkah efisiensi tidak berujung pada kebijakan pemangkasan jumlah tenaga PPPK.
Hak para pekerja harus terus diperjuangkan demi menjaga stabilitas pelayanan publik di Bumi Batiwakkal.
Menanggapi kabar potensi pemutusan hubungan kerja massal bagi tenaga non-ASN, Dedy meminta pertimbangan yang matang.
Pemerintah daerah harus mengedepankan aspek kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para pegawai tersebut secara adil.
“Kalau saya sih pengen harus diperjuangkan sama pemerintah daerah lah. Gimana bahwa kabupaten kita mampu menganggarkan untuk gaji P3K. Kan P3K itu bukan untuk tanggungan pusat, tanggungan daerah,” tegasnya.
Nasib ribuan tenaga kontrak kini bergantung sepenuhnya pada kebijakan fiskal serta regulasi di tingkat daerah.
Dedy menekankan, banyak keluarga menggantungkan harapan hidup pada pekerjaan sebagai tenaga PPPK ini.
Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib bertindak sebagai pelindung bagi para pegawainya.
Dedy berharap regulasi yang diterapkan tidak mengunci ruang gerak bagi tenaga kerja lama.
Pencegahan terhadap kebijakan yang merugikan tenaga PPPK menjadi tugas utama pemerintah daerah saat ini.
“Biarlah kabupaten yang harusnya mencegah, nanti kan pemerintah daerah bagaimana regulasinya jangan sampai dikunci, kan kasihan PPPK,” tutupnya. (ADV/DPRD BERAU)
