Lintaskaltim.com, BERAU — Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2025 menjadi sorotan tajam pihak legislatif.
Di tengah perbaikan beberapa indikator makro, kondisi ini dinilai perlu segera mendapat respons strategis dari pemerintah.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Fokus evaluasi akan diarahkan pada sektor-sektor yang mengalami penurunan performa cukup signifikan.
Pihaknya berkomitmen mencermati setiap detail capaian pembangunan daerah selama setahun terakhir.
“Kami akan mencermati secara detail seluruh capaian dan kekurangan, khususnya terkait perlambatan ekonomi yang terjadi,” ujarnya.
Berdasarkan data LKPJ, ekonomi Berau pada 2025 hanya tumbuh sebesar 2,48 persen.
Angka ini menurun drastis dibandingkan 2024 yang mampu mencapai 7,28 persen.
Capaian tersebut menempatkan Berau sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Kalimantan Timur.
Padahal, beberapa indikator kesejahteraan lain menunjukkan tren yang cukup positif di lapangan.
Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga angka 4,44 persen dari sebelumnya 5,08 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berau naik dan menempati peringkat keempat tertinggi di Kaltim.
Dedy menilai perlambatan ekonomi ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemerintah.
Ia menyoroti dominasi sektor pertambangan dan penggalian yang masih sangat kuat dalam struktur ekonomi.
Sektor ini menyumbang 48,11 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
Sayangnya, sektor pertambangan justru mengalami kontraksi sebesar 0,45 persen sepanjang 2025.
Hal inilah yang memicu penurunan PDRB per kapita masyarakat dari Rp194,08 juta menjadi Rp193,39 juta.
“Perlu ada strategi yang lebih kuat agar ketergantungan terhadap sektor pertambangan bisa dikurangi,” tegas Dedy.
Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk mulai beralih ke sektor lain.
Sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif harus segera dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan baru.
Strategi diversifikasi ekonomi diharapkan mampu menciptakan stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang.
DPRD berharap pemerintah segera menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat sektor non-pertambangan tersebut.
Kemandirian ekonomi sangat diperlukan agar daerah tidak terlalu bergantung pada satu sektor komoditas saja.
“Langkah konkret harus segera disiapkan agar pertumbuhan ekonomi ke depan lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
