Lintaskaltim.com, BERAU — Anggota DPRD Berau, Sutami, memberikan perhatian khusus terhadap realisasi APBD 2025 dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Ia menyampaikan apresiasi atas laporan komprehensif yang dipaparkan oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis.
Meski sejumlah indikator menunjukkan tren positif, Sutami menekankan pentingnya kesesuaian data dengan kondisi nyata.
“Semoga ini sesuai fakta di lapangan,” ujar Sutami, Kamis (2/4/2026).
Sutami menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi serapan anggaran daerah secara menyeluruh.
Ia menilai tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) menjadi indikator belum maksimalnya pelaksanaan program kerja.
Penyerapan anggaran yang rendah dikhawatirkan dapat menghambat laju pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
“Serapan anggaran harus jadi perhatian. Jangan sampai Silpa tinggi karena itu bisa menghambat pembangunan,” tegasnya.
Selain masalah anggaran, ia mengingatkan besarnya ketergantungan ekonomi Berau terhadap sektor pertambangan saat ini.
Sutami memandang kondisi tersebut perlu segera diimbangi dengan penguatan sektor lain yang lebih berkelanjutan.
Sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan dinilai memiliki potensi besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia bahkan optimis target PAD Berau ke depan bisa menembus angka di atas Rp1 triliun.
Hal tersebut dapat terwujud jika seluruh potensi sumber daya alam non-tambang digarap secara maksimal dan profesional.
Sutami mengusulkan perubahan skema kontribusi sektor tambang agar pendapatan daerah lebih optimal di masa depan.
Ia menyarankan tarif per metrik ton sebaiknya dikaitkan langsung dengan nilai kurs dolar Amerika Serikat.
Langkah ini dianggap strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Berau di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat.
“Kalau bisa satu dolar per metrik ton, sehingga saat nilai dolar naik, pendapatan daerah juga ikut meningkat,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
