Lintaskaltim.com, BERAU — Penyaluran bantuan bagi nelayan di Kabupaten Berau diminta untuk lebih tepat sasaran oleh jajaran legislatif.
Fokus utama harus diberikan kepada mereka yang masuk dalam kewenangan resmi pemerintah daerah.
Langkah ini sangat penting agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan secara ekonomi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menyebut akurasi data sebagai kunci utama keberhasilan program.
Tanpa data yang valid, bantuan dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan nelayan lokal.
Sinkronisasi data antarinstansi perlu dilakukan untuk memastikan setiap bantuan terserap dengan baik.
“Bantuan ini harus tepat sasaran. Jangan sampai nelayan yang membutuhkan justru tidak merasakan manfaatnya,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Arman mendorong adanya pembaruan data secara berkala yang disertai dengan verifikasi langsung di lapangan.
Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi ketidaktepatan sasaran akibat laporan yang tidak mutakhir.
Koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat juga dinilai sangat penting untuk dilakukan.
Sinergi tersebut dibutuhkan guna menghindari terjadinya tumpang tindih pemberian bantuan pada objek yang sama.
Transparansi dalam proses pendataan akan menjadi jaminan bahwa seluruh nelayan kecil mendapatkan hak mereka secara adil.
“Jangan sampai ada yang menerima ganda, sementara yang lain tidak tersentuh,” tegas Arman.
Selain bantuan alat tangkap, Arman menekankan pentingnya pendampingan serta pelatihan bagi para nelayan.
Bantuan fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pemahaman cara pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah diharapkan lebih selektif dengan memprioritaskan nelayan kecil yang paling rentan secara finansial.
Pendekatan yang akuntabel diyakini mampu mengubah taraf hidup masyarakat pesisir di Kabupaten Berau secara merata.
Arman berharap setiap program yang diluncurkan memiliki target capaian yang jelas bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pendataan dan penyaluran harus transparan dan akuntabel agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
