Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Kota Balikpapan dipastikan berlangsung sepenuhnya secara daring (online) dan terbuka untuk diawasi publik. Komisi IV DPRD Kota Balikpapan pun menyatakan siap turun langsung mengawal proses tersebut guna memastikan penerimaan peserta didik berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik kecurangan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan di ruang rapat Komisi IV DPRD Balikpapan, Selasa (9/6/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru.
Menurutnya, seluruh tahapan pendaftaran kini dilakukan melalui sistem online, termasuk pada jalur reguler. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dapat memantau proses seleksi secara terbuka melalui platform yang telah disediakan pemerintah.
“Dengan adanya surat edaran dari KPK, tidak ada lagi ruang untuk bermain-main dalam proses penerimaan siswa. Semua harus mengikuti sistem dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Gasali menegaskan DPRD, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Disdikbud memiliki komitmen yang sama untuk mendukung pelaksanaan SPMB yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan tidak ada lagi praktik membantu meloloskan calon siswa di luar jalur resmi maupun melalui intervensi pihak tertentu.
Untuk memastikan ketentuan tersebut berjalan dengan baik, Komisi IV akan melakukan pengawasan langsung selama proses SPMB berlangsung. Pengawasan juga melibatkan media massa dan masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik.
“Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyelewengan dalam pelaksanaan SPMB, maka akan diberikan sanksi tegas, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi bagi aparatur sipil negara yang terbukti melanggar,” tegasnya.
Ia menjelaskan sistem pendaftaran telah dirancang untuk memberikan beberapa pilihan sekolah kepada calon peserta didik. Apabila tidak diterima pada pilihan pertama, sistem akan secara otomatis mengarahkan peserta ke pilihan sekolah berikutnya sesuai ketersediaan kuota dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Gasali, peran DPRD bukan untuk meloloskan siswa di luar mekanisme yang telah ditetapkan, melainkan membantu masyarakat memahami sistem dan mencari alternatif sekolah yang tersedia.
“Peran kami bukan meloloskan siswa di luar aturan, tetapi membantu memberikan solusi dan mengarahkan pilihan sekolah yang tersedia melalui sistem,” katanya.
Meski seluruh proses dilakukan secara digital, terdapat ketentuan khusus bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya mengajar. Fasilitas tersebut diberikan melalui jalur mutasi atau perpindahan tugas yang telah diatur dalam petunjuk teknis SPMB.
Melalui jalur tersebut, calon peserta didik tetap wajib mengikuti proses pendaftaran sesuai ketentuan serta melampirkan dokumen pendukung, seperti surat penugasan orang tua sebagai guru dari instansi berwenang, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.
Dengan penerapan sistem yang sepenuhnya berbasis digital serta pengawasan dari berbagai pihak, DPRD Kota Balikpapan berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung objektif, transparan, dan mampu memberikan kesempatan pendidikan yang merata bagi seluruh calon peserta didik di Kota Balikpapan. (ADV/DPRD Balikpapan)
