Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mendorong optimalisasi peran 15 sekolah swasta yang telah digandeng Pemerintah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memastikan seluruh calon peserta didik memperoleh akses pendidikan.
Menurut Alwi, selama ini masih banyak orang tua yang hanya berfokus pada sekolah negeri. Akibatnya, sekolah negeri kerap mengalami kelebihan jumlah pendaftar, sementara sejumlah sekolah swasta justru kesulitan mendapatkan peserta didik.
“Selama ini masyarakat maunya sekolah negeri. Dianggap sekolah swasta tidak baik dan mahal. Padahal ada sekolah swasta yang sudah mendapat subsidi dari pemerintah,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, kerja sama Pemkot dengan 15 sekolah swasta merupakan upaya pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi penumpukan siswa di sekolah negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi ragu menjadikan sekolah swasta sebagai alternatif.
Alwi menilai penerapan aturan yang melarang praktik titip-menitip dalam SPMB juga akan memberikan dampak positif bagi sekolah swasta. Selama ini, menurutnya, adanya intervensi dari berbagai pihak membuat sejumlah sekolah negeri menerima siswa melebihi kapasitas rombongan belajar (rombel), sehingga sekolah swasta kehilangan kesempatan memperoleh peserta didik.
“Kadang rombel yang seharusnya hanya menampung 200 siswa dipaksakan menjadi 300 siswa. Kepala sekolah sebenarnya sudah menyampaikan bahwa kapasitasnya tidak mencukupi, tetapi tetap ada tekanan agar jumlah siswa ditambah. Akibatnya sekolah swasta semakin sulit mendapatkan peserta didik,” katanya.
Dia berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan sesuai aturan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Dengan demikian, daya tampung sekolah negeri dapat disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia, sementara sekolah swasta juga memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menerima siswa.
Alwi juga mengajak masyarakat untuk mengubah pandangan terhadap sekolah swasta. Menurutnya, dengan dukungan pemerintah dan sistem penerimaan yang lebih transparan, sekolah swasta dapat menjadi pilihan yang sama baiknya dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
“Yang terpenting adalah seluruh anak di Balikpapan mendapatkan hak pendidikan. Jangan sampai hanya karena mengejar sekolah negeri, kita mengabaikan potensi sekolah swasta yang juga memiliki kualitas baik,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
