Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Rencana pembangunan flyover di kawasan Muara Rapak, Balikpapan, kembali menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mengurai kemacetan di salah satu kawasan rawan kecelakaan di Kota Balikpapan.
Namun, rencana pembangunan tersebut masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim yang mengalami penurunan membuat kepastian realisasi sejumlah program pembangunan infrastruktur belum jelas.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Abdulloh, mengatakan, persoalan keterbatasan anggaran saat ini tidak hanya dialami Kaltim, tetapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang melakukan penahanan dan pengurangan dana transfer ke daerah.
Ia mengungkapkan, dalam pembahasan awal, APBD Provinsi Kaltim sempat diproyeksikan mencapai Rp23 triliun. Namun, setelah melalui proses pembahasan, nilainya turun menjadi berkisar Rp13 triliun hingga Rp14 triliun, termasuk APBD Perubahan.
Penurunan anggaran tersebut berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah. Sejumlah kegiatan masih tertunda karena realisasinya bergantung pada ketersediaan dana.
“Program-program yang sudah direncanakan memang sudah masuk dalam program, tetapi untuk pelaksanaannya masih menunggu ketersediaan dana,” ujar Abdulloh kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).
Abdulloh menjelaskan, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap pembahasan APBD Perubahan dan APBD Murni 2027. Bahkan, tidak terdapat alokasi kegiatan belanja langsung maupun bantuan keuangan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Meski demikian, DPRD Kaltim mengaku terus mendorong dan memperjuangkan berbagai usulan pembangunan agar mendapat perhatian pemerintah pusat dan bisa direalisasikan.
Termasuk kebutuhan pembangunan flyover Muara Rapak yang dinilai memiliki urgensi dari sisi keselamatan pengguna jalan. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi kecelakaan serta memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Dengan kondisi fiskal yang masih terbatas, kepastian sumber pendanaan menjadi faktor penting dalam merealisasikan rencana pembangunan flyover tersebut. DPRD Kaltim pun diharapkan terus mengawal usulan tersebut agar tidak berhenti sebatas wacana. (*)
