Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan menegaskan upaya penertiban terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tetap berjalan. Di sisi lain, sosialisasi aturan perizinan juga diperkuat agar masyarakat memahami kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan aktivitas usaha.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kelangsungan aktivitas ekonomi masyarakat dan ketertiban umum. Pemerintah tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai aturan yang berlaku.
Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Boedi Liliono, mengatakan pemenuhan persyaratan perizinan dan persetujuan dari pihak terkait menjadi hal penting yang harus diperhatikan pelaku usaha.
“Salah satu ketentuan yang disosialisasikan berkaitan dengan kewajiban melengkapi izin serta tanda tangan persetujuan dari pihak terkait, termasuk tetangga. Ketentuan ini perlu dipahami masyarakat agar aktivitas usaha tidak menimbulkan persoalan dengan lingkungan sekitar,” kata Boedi, Selasa (10/11/2026).
Boedi menyampaikan, sosialisasi akan dilakukan untuk menjelaskan perubahan ketentuan tersebut. Terlebih, terdapat pelaku usaha yang sebelumnya pernah ditertibkan, tetapi berpotensi kembali menjalankan aktivitasnya.
Menurutnya, penertiban terhadap pelanggaran sebelumnya telah dilakukan. Namun, adanya ketentuan baru membuat Satpol PP perlu kembali memberikan penjelasan kepada pelaku usaha.
“Penertiban sebelumnya telah dilakukan. Namun, karena terdapat ketentuan baru, pihaknya akan kembali melakukan sosialisasi,” jelasnya.
Dia menegaskan, sosialisasi dan penegakan aturan akan berjalan beriringan. Artinya, pendekatan persuasif tetap dikedepankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sementara pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha tetap menjadi bagian dari tugas Satpol PP.
Melalui langkah tersebut, Satpol PP berharap pelaku usaha semakin memahami kewajiban administrasi dan ketentuan lingkungan sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Dengan begitu, aktivitas ekonomi tetap berkembang tanpa mengabaikan aturan serta ketertiban di tengah masyarakat. (*)
