DPRD Kaltim Dorong Izin Tambang MBLB Rampung 14 Hari Kerja, Pengusaha Lokal Jadi Perhatian

Lintaskaltim.com, SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong percepatan layanan perizinan sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) melalui target penyelesaian maksimal 14 hari kerja. Skema tersebut menjadi salah satu poin yang dimatangkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan MBLB.

Upaya itu dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda MBLB DPRD Kaltim melalui konsultasi bersama Direktorat Produk Hukum Daerah (DPHD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam skema yang diusulkan, proses perizinan dibagi menjadi dua tahapan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ditargetkan menyelesaikan rekomendasi teknis dalam 11 hari kerja, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki waktu tiga hari kerja untuk penerbitan izin.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan percepatan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian layanan bagi pelaku usaha. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan dan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Jadi rinciannya selama 14 hari kerja. Terdiri atas 11 hari rekomendasi teknis di Dinas ESDM dan tiga hari penerbitan di DPMPTSP. Kemendagri tadi juga mengingatkan tim Pansus Kaltim agar skema percepatan ini tetap mengacu pada NSPK pusat, kemudian terintegrasi dengan sistem OSS, serta memenuhi syarat kesesuaian tata ruang melalui KKPR,” beber Ekti.

Konsultasi tersebut dipimpin Ketua Pansus Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, bersama Ekti. Pertemuan itu bertujuan memastikan materi regulasi daerah tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Selain percepatan perizinan, DPRD Kaltim juga menaruh perhatian pada penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perluasan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam pengelolaan MBLB.

DPRD menilai pengaturan yang tepat dapat membuka peluang ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, regulasi juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal.

Ekti turut menyoroti ketentuan kewajiban jaminan reklamasi bagi kegiatan pengambilan material sungai, seperti pasir, kerikil, dan koral. Menurutnya, penerapan kewajiban tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik kegiatan di lapangan tanpa mengabaikan ketentuan Kementerian ESDM.

“Kami melakukan konsolidasi antara Pansus bersama perangkat daerah terkait. Ini turut menyoroti perlunya kajian proporsional mengenai kewajiban jaminan reklamasi bagi komoditas material sungai seperti pasir, kerikil, dan koral. Agar selaras dengan karakteristik lapangan serta ketentuan Kementerian ESDM,” jelasnya.

Menurut Ekti, keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal penting dalam penyusunan Ranperda MBLB. Dengan demikian, peluang bagi pelaku usaha lokal tetap terbuka tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan tata kelola pertambangan.

“Melalui payung hukum yang berpihak pada pengusaha lokal, namun tetap patuh pada koridor regulasi pusat, pengelolaan kekayaan alam Kalimantan Timur diharapkan berjalan secara berkeadilan,” harap legislator dari daerah pemilihan Kutai Barat dan Mahakam Ulu tersebut.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyebut masukan Kemendagri menjadi bahan penting untuk menyempurnakan substansi rancangan peraturan daerah tersebut.

Menurutnya, regulasi yang komprehensif diperlukan agar pengelolaan mineral bukan logam dan batuan di Kaltim memiliki kepastian hukum serta pedoman yang jelas bagi seluruh pihak.

“Kehadiran produk hukum yang komprehensif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, juga menjadi pedoman tata kelola sektor pertambangan bukan logam dan batuan yang lebih tertib di daerah,” urai Reza, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim.

Penyempurnaan Ranperda MBLB diharapkan tidak hanya mempercepat layanan perizinan dan membuka ruang bagi pengusaha lokal. Regulasi tersebut juga ditargetkan memperkuat pengawasan pertambangan, menjaga kepatuhan terhadap aturan lingkungan, serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari potensi sumber daya mineral Kaltim. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *