Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi menimbulkan kabut asap menjadi salah satu pertimbangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mendorong penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian Komisi I DPRD Kaltim saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/11/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari penataan kelembagaan BPBD serta organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bahan pembahasan perubahan regulasi di Kaltim.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Selamat Ari Wibowo, didampingi Sekretaris Komisi I Salehuddin dan Anggota Komisi I Budianto Bulang. Mereka diterima Sekretariat DPRD Jabar di Ruang Bale Aspirasi sekitar pukul 11.00 WIB.
Selamat mengatakan, studi komparasi tersebut menjadi kesempatan untuk memperkaya referensi mengenai penerapan regulasi dan efektivitas kelembagaan di tingkat pemerintah daerah.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkaya referensi kami. Juga untuk bertukar informasi. Terutama mengenai penerapan regulasi, efektivitas kelembagaan. Juga tentang mekanisme penataan organisasi perangkat daerah (OPD), sesuai kebutuhan pemerintahan daerah di Kaltim,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I turut mendalami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan tugas dan fungsi BPBD.
Penguatan kelembagaan dinilai penting untuk memastikan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan optimal. Dengan pembagian tugas yang jelas, respons pemerintah daerah terhadap situasi darurat diharapkan lebih terarah.
Selamat menilai, penataan organisasi tidak cukup hanya menghasilkan struktur yang proporsional. Kelembagaan juga harus mampu menjawab kebutuhan daerah, termasuk dalam menghadapi potensi bencana yang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan karakteristik geografis Kaltim dengan beragam potensi kerawanan bencana membutuhkan dukungan kelembagaan yang memadai. Salah satu ancaman yang menjadi perhatian adalah karhutla.
Menurutnya, karhutla tidak hanya berisiko merusak kawasan hutan dan lingkungan, tetapi juga dapat memicu kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi.
“Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting, utamanya dalam mengkaji kebutuhan penguatan kelembagaan BPBD di Kalimantan Timur. Dengan dukungan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan daerah, kami punya harapan besar koordinasi dan penanganan bencana di Kaltim dapat dilakukan secara lebih terarah, cepat, dan responsif,” harap Salehuddin.
Hasil studi komparasi dengan DPRD Jabar selanjutnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltim.
Melalui perubahan regulasi tersebut, DPRD Kaltim ingin memastikan penataan kelembagaan mampu menyesuaikan kebutuhan pemerintahan daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing OPD.
“Penataan kelembagaan itu tentunya punya harapan besar dari kita semua. Jadi, tidak hanya menghasilkan struktur organisasi yang efektif dan proporsional. Tetapi juga mampu memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung kesiapsiagaan pemerintah daerah, khususnya dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kaltim,” tutup Salehuddin. (ADV/DPRD Kaltim)





