Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Nasib petani kelapa sawit mandiri di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim. Selain menyoroti ketimpangan harga jual hasil panen, legislatif juga mendesak pemerintah mengevaluasi lahan perkebunan milik perusahaan yang telah mengantongi izin, tetapi dibiarkan tidak produktif.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan pengelolaan sektor perkebunan harus memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi masyarakat. Jangan sampai aktivitas maupun kelalaian perusahaan justru merugikan warga di sekitar kawasan perkebunan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.
“Jangan sampai masyarakat dirugikan. Baik secara ekonomi, maupun lingkungan. Akibat kelalaian pengelolaan lahan,” jelas Firnadi belum lama ini.
Salah satu persoalan yang kerap disampaikan masyarakat kepada Komisi II DPRD Kaltim adalah perbedaan harga jual kelapa sawit antara petani mandiri dan perusahaan perkebunan resmi.
Menurut Firnadi, petani yang mengelola kebun secara swadaya sering kali menerima harga jual lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku dalam rantai perdagangan perusahaan perkebunan.
“Petani yang mengelola kebun secara mandiri, sering kali mendapatkan harga jual yang jauh lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku di perusahaan perkebunan resmi,” terang legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia menilai ketimpangan harga yang terus berulang perlu mendapat perhatian pemerintah. Pengawasan terhadap tata niaga kelapa sawit dinilai perlu diperkuat agar mekanisme penetapan harga berlangsung lebih transparan dan petani mandiri memperoleh perlakuan yang lebih adil.
“Sering sekali terjadi perbedaan antara harga jual di perusahaan sawit resmi dengan perkebunan swadaya yang dikelola masyarakat,” bebernya.
Selain persoalan harga, Firnadi menyoroti keberadaan lahan perkebunan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sejumlah lahan disebut dibiarkan kosong tanpa aktivitas penanaman sehingga menjadi lahan tidur.
Menurutnya, kondisi tersebut merugikan daerah karena potensi ekonomi dari pemanfaatan lahan tidak berjalan. Padahal, pengelolaan perkebunan yang produktif berpeluang membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
“Lahan yang dibiarkan mangkrak tanpa aktivitas penanaman jelas mematikan potensi ekonomi daerah kita,” tegasnya Jum’at (13/11/2026).
Firnadi menilai perusahaan yang telah memperoleh izin harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan sesuai peruntukannya. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pemanfaatan lahan berjalan sesuai ketentuan, bukan sekadar membiarkan izin tetap tercatat tanpa kegiatan usaha yang jelas.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hilangnya potensi ekonomi. Lahan kosong yang dipenuhi semak belukar juga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, terutama ketika memasuki musim kemarau.
Kawasan yang tidak terurus dinilai lebih rentan mengalami kebakaran dan berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi itu semakin menjadi perhatian karena penelusuran pihak yang bertanggung jawab dapat menjadi sulit ketika terjadi kebakaran di lahan yang pengelolaannya tidak jelas.
“Lahan tidur semacam ini sangat rawan memicu karhutla. Bahkan sulit ditelusuri pihak yang bertanggung jawab,” seru Firnadi.
Karena itu, Komisi II DPRD Kaltim mendorong evaluasi menyeluruh terhadap lahan perkebunan yang tidak produktif. Pemerintah perlu menelusuri status perizinan, aktivitas pengelolaan, serta tanggung jawab perusahaan pemegang izin.
Firnadi berharap pembenahan tata kelola perkebunan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan petani mandiri. Dengan pengawasan harga yang lebih transparan dan penertiban lahan terlantar, sektor perkebunan diharapkan memberikan manfaat ekonomi lebih luas sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan di Kaltim. (ADV/DPRD Kaltim)









