Lintaskaltim.com, SAMARINDA – Penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2027 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan. Di tengah keterbatasan fiskal, pemenuhan belanja wajib tetap harus menjadi perhatian sebelum anggaran dialokasikan untuk program-program unggulan daerah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa penyusunan anggaran 2027 harus mengacu pada ketentuan mandatory spending atau belanja wajib yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Belanja tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kebutuhan gaji pegawai. Menurutnya, seluruh kewajiban tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum menentukan alokasi program lainnya, termasuk Gratispol.
“Tentu yang pertama menjadi dasarnya adalah belanja wajib dari pemerintah pusat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga gaji pegawai,” jelas Agusriansyah, Senin (16/11/2026).
Selain penurunan kemampuan fiskal, Agusriansyah juga menyoroti persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai terdapat kebijakan pembangunan yang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan pemerintahan.
Salah satu contohnya adalah pembangunan Sekolah Garuda dan sekolah transformatif oleh pemerintah pusat yang bersinggungan dengan kewenangan pemerintah provinsi pada jenjang SMA dan SMK. Sementara pembangunan Sekolah Rakyat (SR) juga berkaitan dengan sektor pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dicermati karena di tengah pelaksanaan berbagai program pusat, pemerintah daerah juga menghadapi penyesuaian anggaran, termasuk berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Memang, tidak hanya anggaran yang dipotong. Tetapi kewenangan daerah pun kelihatannya ikut diambil alih,” beber legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Banggar DPRD Kaltim terlebih dahulu melakukan telaah mendalam terhadap kemampuan keuangan daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kapasitas fiskal sebelum menentukan batas alokasi anggaran sementara.
Agusriansyah menyebut penyusunan anggaran harus memperhatikan ketentuan proporsi belanja yang diatur dalam regulasi. Ia mencontohkan alokasi pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 10 persen dengan dukungan 5 persen dari pusat, infrastruktur sekitar 30 persen, serta batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.
“Rujukan utamanya tetap belanja wajib. Seperti belanja pegawai maksimal 30 persen, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur 30 persen,” bebernya.
Terkait keberlanjutan program Gratispol di tengah keterbatasan fiskal 2027, DPRD Kaltim menyatakan tetap mendukung program tersebut. Namun, dukungan itu diberikan sepanjang alokasi untuk memenuhi belanja wajib tidak terganggu.
Jika penurunan pendapatan daerah terus berlanjut hingga berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah daerah bersama DPRD harus berani mengevaluasi skala prioritas anggaran. Termasuk mempertimbangkan kembali alokasi antara program Gratispol dan kebutuhan kesejahteraan pegawai.
“Selama belanja wajib itu tidak terganggu, anggaran Gratispol akan kita setujui. Namun, kalau mulai tergerus, kita harus berani memilih,” tegas Agusriansyah yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim.
Ia menambahkan, upaya efisiensi anggaran yang dilakukan dalam dua tahun terakhir, terutama pada pos perjalanan dinas dan belanja operasional perkantoran, dinilai telah mencapai batas maksimal. Karena itu, apabila kemampuan fiskal kembali menurun, dampaknya berpotensi menyentuh belanja pegawai.
Penyesuaian anggaran tersebut, menurut Agusriansyah, juga mulai dirasakan DPRD Kaltim. Untuk tahun anggaran 2027, lembaga legislatif itu disebut hanya memperoleh alokasi sekitar Rp140 miliar dari total kebutuhan yang diperkirakan lebih dari Rp200 miliar.
Kondisi tersebut dinilai akan membatasi pelaksanaan fungsi kedewanan. Ia bahkan memperkirakan tekanan anggaran terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya bisa lebih berat.
“Lembaga yang membahas anggaran saja mengalami penyesuaian hingga 50 persen. Apalagi dinas-dinas atau OPD terkait,” urai legislator dari daerah pemilihan (Dapil) VI Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)












