Kuota Pertalite Kaltim Hanya 529 Ribu KL dari Usulan 1,29 Juta KL, DPRD Siap Temui BPH Migas

Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi keluhan masyarakat. Persoalan tersebut terutama terjadi pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite, sementara pasokan produk BBM lainnya dilaporkan relatif lancar.

Kondisi ini mendapat perhatian Komisi II DPRD Kaltim. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyebut keluhan masyarakat yang diterima pihaknya mengarah pada terbatasnya pasokan Pertalite di sejumlah SPBU.

“Untuk jenis BBM yang lain tidak ada masalah, dan tidak pernah terjadi antrean. Berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima, antrean panjang di mana-mana ini murni hanya terjadi pada Pertalite,” kata Sabaruddin, Senin, (16/11/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan antara kebutuhan Pertalite masyarakat di Kaltim dan kuota yang disetujui pemerintah pusat.

Sabaruddin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebelumnya telah menghitung kebutuhan BBM untuk seluruh kabupaten dan kota. Namun, jumlah kuota yang disetujui dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dia membeberkan, dari total usulan kuota sekitar 1.299.000 kiloliter, pemerintah pusat hanya menyetujui sekitar 529.000 kiloliter. Selisih tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterbatasan pasokan Pertalite di lapangan.

“Total kuota yang kami ajukan itu sekitar 1.299.000 kiloliter. Tetapi yang dipenuhi hanya 529.000 kiloliter. Artinya, ada kekurangan pasokan yang sangat besar. Datanya, hampir setengah dari total kebutuhan,” beber Sabaruddin, legislator Partai Gerindra tersebut.

Dengan alokasi yang lebih rendah dibandingkan usulan daerah, DPRD Kaltim menilai penambahan kuota perlu segera diperjuangkan. Sebab, antrean panjang tidak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

Komisi II DPRD Kaltim berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat. Dalam waktu dekat, mereka akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Komisi XII DPR RI untuk menyampaikan kebutuhan penambahan kuota BBM.

Sabaruddin menyebut, persoalan ini perlu ditangani secara menyeluruh karena kebutuhan pasokan tidak hanya terjadi di satu wilayah. Meski Kota Balikpapan disebut telah memperoleh tambahan kuota melalui pengajuan tersendiri, daerah lain di Kaltim masih membutuhkan perhatian.

Dia menyebut masih ada sembilan kabupaten dan kota lain yang memerlukan dukungan penambahan pasokan agar distribusi Pertalite dapat berjalan lebih lancar.

“Dalam waktu dekat, kami akan menemui BPH Migas dan Komisi XII DPR-RI. Yakni, untuk meminta penambahan kuota BBM ini. Agar persoalan antrean di daerah bisa segera tuntas,” ungkap Sabaruddin, politisi dari daerah pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut.

DPRD Kaltim berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat menghasilkan evaluasi terhadap alokasi kuota Pertalite untuk Benua Etam. Penyesuaian tersebut diharapkan mampu mendekatkan ketersediaan BBM dengan kebutuhan masyarakat, sehingga antrean panjang di SPBU tidak terus berulang. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *