DPRD Kaltim Soroti Tumpang Tindih Lahan Sawit, Pemda Diminta Data Seluruh IUP dan HGU

Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Persoalan tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit masih menjadi pekerjaan rumah di Kalimantan Timur (Kaltim). Ketidakjelasan status perizinan hingga penguasaan lahan dinilai berpotensi memicu konflik berkepanjangan apabila tidak segera dibenahi.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, DPRD Kaltim meminta pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap perusahaan perkebunan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU).

Inventarisasi juga perlu mencakup perusahaan yang telah memiliki izin, tetapi belum mengantongi HGU, termasuk HGU yang masa berlakunya telah berakhir.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan ketidakjelasan status perizinan menjadi salah satu persoalan yang kerap memicu perselisihan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di daerah.

Menurutnya, masih terdapat perusahaan yang telah memiliki IUP, tetapi belum mengantongi HGU. Kondisi tersebut perlu ditelusuri karena berpotensi menimbulkan persoalan legalitas maupun penguasaan lahan di lapangan.

“Kita ketahui, tidak jarang juga terdapat perusahaan yang sudah memiliki IUP, tetapi belum mengantongi HGU. Hal ini tentunya sangat timpang sekali,” jelas Firnadi, Kamis (12/11/2026)

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pemerintah perlu memiliki data dasar yang akurat mengenai seluruh perizinan perkebunan kelapa sawit di Kaltim. Data tersebut setidaknya memuat jumlah IUP yang telah diterbitkan, perusahaan yang sudah memiliki HGU, hingga izin yang masa berlakunya telah habis.

“Kami meminta agar Kaltim memiliki data dasar perusahaan. Yakni berapa jumlah IUP yang sudah diterbitkan, dan berapa yang sudah memiliki HGU. Termasuk HGU yang sudah mati,” bebernya.

Menurut Firnadi, pendataan tersebut penting untuk mengetahui kondisi riil perizinan perkebunan di Kaltim. Dengan begitu, pemerintah dapat menelusuri persoalan legalitas lahan berdasarkan dokumen yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Sebab, proses penerbitan izin perkebunan tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan lahan yang selama ini dikuasai atau ditempati masyarakat. Terutama warga yang telah menetap dan mengelola lahan tersebut selama puluhan tahun.

Firnadi menyebut, pihaknya juga menerima sejumlah laporan masyarakat terkait sengketa lahan perkebunan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian berada di kawasan Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Persoalan tersebut bahkan sempat dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci, belum lama ini.

Ia menegaskan, kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah masyarakat juga harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, ketidakpastian dokumen maupun batas lahan dapat memperbesar potensi perselisihan antara warga dan perusahaan.

“Selain itu, persoalan keabsahan lahan milik masyarakat juga menjadi salah satu kendala, terutama dalam pengelolaan perkebunan. Ketika status tanah tidak jelas, potensi konflik antara pemilik lahan dan perusahaan akan semakin besar,” tegas politikus dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara tersebut.

Karena itu, Firnadi mendorong pemerintah daerah mengevaluasi data perizinan perusahaan perkebunan secara menyeluruh. Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat dokumen IUP dan HGU, tetapi juga perlu memastikan kesesuaiannya dengan kondisi penguasaan lahan di lapangan.

Ia berharap pembenahan data tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Selain menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi, inventarisasi perizinan juga diharapkan mencegah munculnya konflik serupa di kawasan perkebunan Kaltim.

“Pembenahan data oleh pemerintah tersebut, kami punya harapan besar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sekaligus mencegah persoalan serupa terus berulang, khususnya di kawasan perkebunan di wilayah Kaltim,” harap Firnadi. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *