Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali dibuktikan melalui program subsidi iuran BPJS Kesehatan gratis bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa program ini akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan dan mengurangi beban masyarakat.
“Alhamdulillah, penerima manfaat terus meningkat setiap tahun. Ini bukti nyata kepedulian kami terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Rahmad.
Pada 2024, jumlah penerima subsidi iuran BPJS Kesehatan di Balikpapan mencapai 202.753 jiwa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 92,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 196.842 jiwa pada 2023 (anggaran Rp 89,7 miliar) dan 189.827 jiwa pada 2022 (anggaran Rp 88,6 miliar).
Keberhasilan Pemkot Balikpapan dalam memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mendapat pengakuan nasional dengan diraihnya Universal Health Coverage (UHC) Award 2024.
Saat ini, cakupan kepesertaan JKN di Balikpapan telah mencapai 98,50 persen dari total penduduk, menjadikannya salah satu kota dengan tingkat kepesertaan tertinggi di Indonesia.
“Capaian ini adalah hasil kerja keras bersama, mulai dari pemerintah daerah hingga kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BPJS Kesehatan,” ungkap Wali Kota.
Program subsidi ini tidak hanya meringankan beban masyarakat dalam membayar iuran BPJS, tetapi juga memberikan dampak positif dalam menekan angka kemiskinan.
Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas medis, sehingga meningkatkan kualitas hidup.
“Program ini adalah salah satu wujud nyata pemerintah hadir di tengah masyarakat. Harapannya, masyarakat dapat merasa lebih tenang dan terlindungi, terutama dalam hal kesehatan,” pungkasnya. (Djo)
