Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menyoroti kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dinilai masih kurang optimal. Banyak warga mengeluhkan lambatnya proses administrasi kependudukan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Simon Sulean, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait permasalahan ini.
Menurutnya, lambatnya pelayanan administrasi bisa sangat merugikan warga, terutama bagi mereka yang membutuhkan dokumen kependudukan untuk keperluan mendesak.
“Kam mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait lambatnya proses administrasi di kecamatan. Ini harus segara dibenahi agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” kata Simon, Jumat (31/1/2025).
Selain permasalahan administrasi, kurangnya sosialisasi mengenai program pemerintah juga menjadi perhatian DPRD. Banyak warga yang tidak mengetahui program kesejahteraan yang sebenarnya bisa mereka manfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan masih kurang aktif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.
“Pemerintah sudah memiliki banyak program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sosialisasinya kurang, maka program-program ini tidak akan tepat sasaran. Kecamatan harus lebih proaktif dalam menyebarkan informasi,” tambahnya.
Minimnya pengawasan terhadap pelayanan publik juga menjadi sorotan DPRD. Warga sering menghadapi kendala dalam mengakses layanan dasar, seperti antrean panjang dan sistem birokrasi yang berbelit-belit.
Simon menegaskan bahwa camat harus lebih tegas dalam memastikan pegawai kecamatan memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien.
Sebagai solusi, DPRD mendorong peningkatan kapasitas aparatur kecamatan serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik. Sistem digital dinilai bisa mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean panjang, dan meningkatkan transparansi pelayanan.
Dengan adanya perhatian dari DPRD ini, diharapkan pemerintah kecamatan bisa segera melakukan perbaikan, baik dalam aspek pelayanan administrasi, sosialisasi program, maupun penerapan teknologi dalam pelayanan publik. Hal ini penting agar masyarakat Balikpapan mendapatkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
